VIVA – Aktivis sosial Geisz Chalifah mengkritisi gaya komunikasi pemerintah pusat yang terkesan melempar kesalahan ke Gubernur DKI Anies Baswedan dalam penanganan pandemi Corona Covid-19. Ia menyebut pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI.
Merespons itu, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyindir Geisz sebaiknya agar segera move on. Geisz diminta jangan menggunakan diksi cari panggung dalam penanganan Corona.
"Bung Geisz, saya ingin mengatakan pemilu sudah selesai. Enggak usah lagi singgung-singgung itu lagi pemilu. Antum harus segera move on. Orang tak lagi bicara panggung. Jangan jadikan penanganan Covid-19 ini sebagai panggung politik, sudah selesai ini," kata Ngabalin dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne bertema Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah, #ILCSengkarutPusatDaerah, pada Selasa malam, 12 Mei 2020.
Dia heran dengan pendapat Geisz yang menggambarkan pemerintah pusat menjadikan Pemprov DKI sebagai oposisi. Kemudian, ada opini pemerintahan Jokowi menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan terus menerus.
"Bagaimana mungkin logika yang dipakai antum menjadikan DKI Jakarta dan Anies sebagai oposisi dalam penanganan Corona. Jangan ada lagi, kita pakai diksi, narasi yang saling menyalahkan," jelas Ngabalin.
Ngabalin menambahkan rakyat harus mendapatkan informasi yang tak tersesat dalam persoalan ini. Maka itu, ia perlu membalas pernyataan Geisz.
Kata dia, pemerintahan Jokowi sudah berupaya dalam penanganan Corona. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ini pun sudah disahkan menjadi UU lewat DPR yang menggelar paripurna.
Jakarta Barometer
Menurut Ngabalin, Jakarta saat ini sebagai barometer dan ukuran dalam distribusi bansos. Apalagi, status Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus Corona.
Pun, dia menambahkan dalam penanganan Corona, negara sudah hadir dengan menyertakan kementerian bersama gubernur selaku kepala daerah. Maka itu, ia meminta Geisz memahami Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
"Bahwa pemerintah pusat itu punya keterwakilan ya pak Geisz. Gubernur itu adalah keterwakilan pemerintah pusat, gubernur itu perpanjangan tangan dari presiden. Jangan sampai rakyat tersesat," tuturnya.
Sebelumnya, Geisz Chalifah mengkritisi gaya komunikasi pemerintah pusat dalam penanganan Corona. Salah satunya menyangkut sengkarut bantuan sosial atau bansos untuk rakyat terdampak Corona.
Sebagai warga Jakarta, Geisz menilai cara pemerintah pusat bersikap bukan menghadapi wabah namun kepentingan politik rasa pemilihan presiden atau pilpres.
"Kita ini sebagai warga Jakarta, saya ingin bertanya kita ini menghadapi Covid ini sebagai wabah atau sebagai pilpres," kata Geisz dalam program acara Indonesia Lawyers Club tvOne.
Geisz merasakan demikian karena melihat pemerintah pusat selalu bersikap menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan. Manuver ini sudah terlihat bahkan sebelum ada kemunculan wabah Corona di Tanah Air.
"Dan, baru pertama kali selama saya lahir di republik ini, ada pemerintah pusat menjadi oposisi terhadap Pemprov DKI. Itu yang kita rasakan selama ini. Jadi, apapun masalahnya pemerintah pusat maka pengalihannya di Pemprov DKI," jelas Geisz.
