VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menanggapi terkait adanya 2,3 juta data warga Indonesia yang dijual di pasar gelap dan ditawarkan di kalangan forum hacker. Johnny juga mengaku sudah berbicara langsung dengan Ketua KPU RI, Arief Budiman mengenai adanya pemberitaan tersebut
"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melakukan penyelidikan teknis untuk menjaga perlindungan data khususnya data pribadi," kata Johnny, Jumat 22 Mei 2020.
Menurut Johnny, memang dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, Pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih kepada KPU Pusat. Oleh karena itu mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.
"Kemenkominfo sudah berbicara perihal dugaan kebocoran data tersebut dengan Ketua KPU. Sebagai tindak-lanjut Kominfo, KPU bersama BSSN, akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," ujar Johnny
Selain peningkatan secara teknis, yaitu melalui sistem keamanan yang mumpuni dan terbaru tetapi juga sangat dibutuhkan payung hukum yang memadai. Oleh karena itulah, Johnny berharap pembahasan mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi di DPR dapat segera selesai.
"Kami berharap bahwa proses politik pembahasan RUU PDP di DPR RI dapat segera dilakukan. kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," ujarnya
Saat ini, kata Johnny, Kominfo sedang menyiapkan Pusat Data Nasional Pemerintah yang akan mengintergrasikan data-data pemerintah dengan sistem keamanan yang berlapis dan yang memadai sesuai standar keamanan yang berlaku.
"Diharapkan pusat data tersebut akan mencegah terjadinya perpindahan data dari satu lembaga kepada lembaga lainnya dan akan memperkuat ketahanan data dan informasi nasional," ujarnya
