- Fajar GM/VIVA.co.id
VIVA – Syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen terus disorot. PT 20 persen ini dikritik karena membuat bangsa terbelah dua karena perbedaan politik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai selain membelah bangsa, PT 20 persen juga menutup peluang pilpres dihelat dua putaran.
"Sdh trbukti dlm praktik yl, PT 20% pilpres buat bngs jadi belah 2 & tutup peluang pilpres 2 ronde, pdhal di UUD dikonstruksi 2 ronde," demikian tulis Jimly di akun Twitternya, @JimlyAs yang dikutip pada Jumat, 12 Juni 2020.
Baca Juga: PA 212: Prabowo Sudah Finis
Dia juga menyampaikan alasan lain PT harus diturunkan karena agar capres bisa lebih dari dua. Pun, ia menyampaikan dengan PT 20 persen kursi DPR maka coattail effect atau efek ekor jas cuma bisa dirasakan parpol pengusung.
Menurutnya, lebih baik PT diturunkan menjadi 5 atau 10 persen. Opsi lain PT juga bisa ditiadakan.
"Maka PT hrs diturunkan agar capres bisa lebih dr 2. Parpol yg dpt ekor jas jg cuma parpol pngusung, parpol lain tdk. Turunkn PT 5-10% ato tiadakn," sebut Jimly.
Cuitan Jimly direspons peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. Menurut dia, PT 20 persen sebaiknya ditiadakan karena tak relevan dan merupakan anomali sistem presidensial.
"Prof. Jimly. Ambang batas pencalonan presiden harus ditiadakan krn tdk relevan dan mrpkn anomali sistem presidensial. Jika dipertahankan, mestinya tdk berbasis hasil Pemilu DPR, tapi berbasis jmlh parpol pengusung. Saya sdh sampaikan ini saat diminta sbg ahli oleh MK pd 2019," demikian kata Syamsudin.
Untuk diketahui, syarat PT 20 persen dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu disahkan di paripurna DPR pada Jumat, 21 Juli 2017. Saat itu, paripurna DPR dipimpin Setya Novanto.
Peta politik ketika itu PT 20 persen diajukan partai-partai koalisi pemerintah. Pun, tercatat ada empat partai yang menolak PT 20 persen dan melakukan walkout saat paripurna yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.
Update seputar informasi Corona dengan klik tautan ini.
PPP dan PKB Bertemu, Bahas Apa?
Partai Persatuan Pembangunan menyambangi DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Jakarta Pusat pada Senin 29 April 2024. Ini pertemuan pertama kedua partai usai pilpres
