- Istimewa.
VIVA – Polemik kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) masih berlanjut. Kali ini, DPP kubu Abdul Aziz yang selesai menggelar rapat pleno di Lorin Hotel Sentul dengan agenda tunggal yaitu memberhentikan pimpinannya yakni Abdul Aziz sebagai Ketua Umum KNPI.
Dalam rapat pleno itu juga memutuskan mengangkat Dian Assafri sebagai Plt Ketua Umum masa periode berjalan 2018–2021. Untuk diketahui, Abdul Aziz terpilih sebagai ketua umum merujuk hasil kongres di Hotel Borobudur, Jakarta pada Desember 2018.
Ketua Organisasi Kaderasi Keanggotaan (OKK) KNPI, Samtidar Tamagola menjelaskan forum pleno merekomendasikan pemberhentian Abzul Azis. Selain Abdul, pleno juga merekomendasikan pemberhentian dua orang pengurus yaitu Yamitema Tirtajaya Laoly sebagai Sekretaris Jenderal dan Abraham selaku bendahara Umum.
“Kita telah melakukan tahapan sesuai AD/ART. Pengurus rapat pleno mengevaluasi kepemimpinan dan kinerja Ketua Umum, Sekjen dan Bendum serta hal hal lain yang berkaitan dengan kinerja keorganisasian," ujar Samtidar, dalam keterangannya dikutip Sabtu, 13 Maret 2021.
Dia menambahkan pleno menyepakati langkah selanjutnya untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai forum pemberhentian Abdul Azis.
"Sekaligus memngganti Yamitema dari jabatan sekjen dan Abraham dari posisinya sebagai bendum," tuturnya.
Adapun, dalam pleno ini dibuka oleh wakil ketua umum Dian Assafri. Lalu, Samtidar selaku ketua OKK bertindak sebagai pimpinan pleno.
Dia menekankan beberapa hal yang jadi pertimbangan pemberhentian Azis karena kepengurusan di eranya tak berjalan. Bahkan, ia bilang kepengurusan organisasi KNPI vakum.
"Vakum selama dua tahun kepemimpinannya ditambah tidak memiliki kesekretariatan dan juga kekacauan tata kelola organisasi," sebut Samtidar.
Sebelumnya, KNPI kubu Abdul Azis disebut ikut sepakat menggelar Rapimpurnas dan Kongres bersama XVI pada 2021. Ketua umum dari tiga kubu KNPI, yaitu Noer Fajrieansyah, Abdul Azis, dan Mustahuddin, berkumpul di Jalan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021.
Saat itu, mereka menandatangani kesepakatan bersama didampingi Sekretaris Jenderal masing-masing, yaitu Addin Jauharudin, Jackson AW Kumaat, dan Yamitema Tirtajaya Laoly.
