- ANTARA
VIVA – Temuan klaster kasus COVID-19 kembali terjadi di sejumlah sekolah, seperti salah satunya di sebuah sekolah di Jepara, Jawa Tengah. Ada 25 siswa dan 3 guru yang dilaporkan positif terpapar virus tersebut.
Menanggapi temuan ini, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di Indonesia. Evaluasi ini penting agar dapat mencegah melonjaknya kasus COVID-19 di lingkungan sekolah.
"Pertama kita minta untuk dimitigasi dari pihak Satgas, dari pihak sekolah, untuk memperjelas status penularannya sebenarnya dimulai dari mana. Mitigasi ini jadi penting supaya jadi proses pembelajaran sekolah-sekolah yang lain," kata Syaiful kepada wartawan, Rabu 22 September 2021
Selain itu, Syaiful juga mengimbau agar saat pelaksanaan sekolah tatap muka perlu dilakukan pengetesan seperti swab antigen atau PCR secara berkala. Dalam hal ini, diperlukan peran pemerintah daerah untuk memfasilitasi tes PCR di sekolah.
"Jadi kita mendorong pada pemda untuk bisa memfasilitasi temen-temen bisa dilakukan tes ulang melalui PCR, tentu pasti mengeluarkan anggaran, maka itu untuk bisa digotongroyongkan pihak Pemda bisa menyiapkan berapa, nanti dana BOS sekolah mungkin ya masih ada kelonggaran budget yang bisa dipakai untuk itu. Supaya tingkat akurasinya jadi lebih pasti," ujarnya
Sebelumnya, kasus COVID-19 ditemukan di beberapa sekolah di Jawa Tengah pada Selasa, 21 September 2021. Jumlahnya pun tidak sedikit yaitu ada 90 kasus di Purbalingga, 28 di Jepara, 40 di Blora, dan 7 di Kota Semarang.
Merespons hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta sekolah-sekolah yang menyiapkan pembelajaran tatap muka (PTM) harus menyertakan testing. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya siswa terpapar COVID-19 saat mengikuti PTM di sekolah.
"Sekarang kita minta untuk yang persiapan PTM itu harus disiapkan testing-nya. Kalau perlu sekali-kali di-random test," kata Ganjar di Semarang.
Ganjar menegaskan, sekolah yang memang belum siap menyelenggarakan PTM harus jujur. Bila memang belum siap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendampingi sampai sekolah benar-benar siap.
"Tidak usah mengaku siap. Kalau belum siap kami akan dampingi biar siap," tegasnya.
Politikus PKB ini meminta agar tidak saling menyalahkan antar pemangku kepentingan terkait temuan ini. Lebih baik peristiwa ini dijadikan untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga.
"Terkait dengan belum keluarnya izin kemudian sudah melakukan PTM saya kira ini posisinya pihak sekolah kita minta untuk koordinasi efektif Satgas COVID-19, Dinas Pendidikan dan Kesehatan di," ujarnya.
