- Dok. PLN
VIVA – Pergantian jabatan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari Zulkifli Zaeni ke Darmawan Prasodjo masih jadi perhatian karena dianggap mengejutkan. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto anggap pergantian tersebut mengejutkan karena kinerja Zaeni selama ini cukup baik.
Namun, politikus PKS itu menghormati keputusan pergantian bos PLN itu. Dia meminta agar pergantian jabatan Dirut PLN ini tidak dipolitisasi. Hal ini lantaran Darmawan Prasodjo merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).
"Karena berlatar belakang parpol tertentu, PKS mendesak agar dirut baru tidak mempolitisasi PLN. Namun, fokus pada kinerja," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa 7 Desember 2021
Dia menyampaikan sebagai mitra kerja, pihaknya di Komisi VII DPR berharap kondisi PLN bisa lebih meningkat dalam pengelolaan aset maupun pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
- Fikri Halim/VIVAnews.
Pun, ia minta Darmawan untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik. Dia juga berharap kinerja PLM yang masih kurang bisa ditingkatkan. Menurutnya, hal ini seperti pembangunan ketenagalistrikan nasional dari hari ke hari yang mesti makin memenuhi harapan rakyat.
"Sedikitnya ada tiga PR penting yang perlu diperhatikan oleh Dirut baru PLN. Pertama, soal implementasi transisi energi bersih yang berkeadilan. Kedua, soal keadilan listrik bagi rakyat. RUPTL 2021-2030 menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 100 persen pada tahun 2022. Dan, ketiga soal tarif listrik," jelas Mulyanto.
Kemudian, menyangkut implementasi transisi energi hijau, dia minta pemerintah jangan mau didikte negara maju. Ia mengibaratkan ratyuan mendikte itu seperti komitmen energi bersih yang menjerat leher. Sementara, bantuan pendanaan dari negara maju belum direalisasikan.
Menurutnya, rakyat Indonesia berhak menikmati listrik yang berlimpah dan murah demi menjalankan roda pembangunan nasional.
"Jangan sampai kita menyingkirkan PLTU secara semena-mena. Padahal, kita memiliki sumber batubara yang melimpah. Lalu menggantikannya dengan listrik EBT yang pendanaannya sangat besar dan menghasilkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang mahal," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli Zaini. Keputusan itu merujuk hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PLN tahun 2021.
Surat Keputusan RUPS tersebut disampaikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, di Kantor Pusat PT PLN Jakarta dan berlaku sejak 6 Desember 2021. Erick menyampaikan dalam mengelola BUMN, seorang pemimpin mesti menyandarkan tanggung jawab yang diemban dengan hati dan keikhlasan.
"Karena bagaimanapun juga, jabatan yang diberikan kepada kita tak lain sebuah amanah. Amanah untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara dan memiliki dampak sosial seluas-luasnya berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata Erick dalam keterangan tertulisnya, Senin 6 Desember 2021.
PLN Sebut Transaksi SPKLU Naik 5 Kali Lipat hingga H-3 Lebaran 2024
Kesiapan 1.299 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di seluruh wilayah Indonesia di periode mudik Lebaran 2024 pun dipastikan baik.
