- Partai Gerindra
VIVA – Setiap orang memiliki hak dalam melaksanakan aktivitas politik. Termasuk bagi warga negara yang menyandang disabilitas. Partai Gerindra mengaku terus memperjuangkan hak politik tersebut.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan komitmen mereka untuk pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.
Untuk itu, mereka menghadirikan 21 organisasi penyandang disabilitas untuk membahas upaya pemenuhan hak politik para disabilitas. Acara digelar di Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Umum Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso, mengatakan pemenuhan hak disabilitas itu sudah ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang melantik 7 komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara pada 1 Desember lalu.
"Pembentukan KND merupakan bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas. KND adalah realisasi Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas," kata dia dalam keterangannya, Senin 13 Desember 2021.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Webinar ini juga dalam rangka memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional 3 Desember lalu.
Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisis hambatan-hambatan serta upaya komprehensif dalam rangka pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
Adik Prabowo Subianto itu memastikan, partainya konsisten memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk menyangkut hak politik.
"Dan untuk memperkuat komitmen ini, Gerindra membutuhkan semangat, Gerindra membutuhkan dukungan teman-teman disabilitas. Karena bagaimana pun perjuangan ini tidak bisa hanya dilakukan secara humanis dan advokasi, tapi juga dukungan politik. Dengan begitu, Gerindra bisa terus memaksimalkan perjuangan hak-hak disabilitas yang secara nasional jumlahnya mencapai 20 juta jiwa lebih. Maka penting bagi Gerindra untuk terus menyuarakan hak-hak para difabel," jelas Hashim.
Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan, dari data Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 orang. Dengan rincian tunadaksa sebanyak 83.182 pemilih, tunanetra sebanyak 166.364 pemilih, tunarungu sebanyak 249.546 pemilih, tunagrahita sebanyak 332.728 pemilih dan disabilitas yang masuk kategori lainnya sebanyak 415.910 pemilih.
Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS) pula, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta.
“Jadi bisa dibayangkan pentingnya suara para penyandang disabilitas dimana proses dan prosedur pemilihan harus menjadi perhatian pelaksana pemilu,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.
Turut hadir sejumlah anggota DPR RI Fraksi Gerindra seperti Kapoksi Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid dan Renny Astuti. Serta komunitas-komunitas disabilitas yang hadir secara fisik maupun virtual.
