Tolak Ibu Kota Negara Baru, Mardani PKS: Banyak Masalah Lebih Penting
- Facebook.com/MardaniAliSera
VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa mereka menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, seperti yang sudah disiapkan pemerintah saat ini.
Proses pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, saat ini terus berjalan, termasuk design pusat pemerintahan seperti Istana Presiden. Mardani mengatakan, salah satu alasan menolak pemindahan IKN karena saat ini masih banyak permasalahan yang lebih penting yang harus ditangani.
"PKS tegas menolak rencana memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Macet, banjir tahunan, sampai supply air baku merupakan beberapa alasan pemerintah memindahkan IKN. Tapi ini merupakan masalah yang sama dihadapi seluruh wilayah perkotaan di Indonesia (bukan hanya Jakarta)," kata Mardani, Jum'at 7 Januari 2022.
Baca juga: Pantau Lokasi Istana Negara di IKN, Sri Mulyani Kunjungi Titik Nol
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi Ibu Kota RI di Penajam Paser Utara
- VIVAnews/Agus Rahmat
PKS Ingin Selamatkan Pulau Jawa
Mardani mengatakan, daripada pemerintah membangun Ibu Kota Negara baru, lebih baik memperbaiki masalah yang ada saat ini. Memindahkan Ibu Kota Negara ke tempat lain, menurut mereka tidak menyelesaikan masalah.
"Mestinya pemerintah fokus membantu pemda dan stakeholders terkait untuk menyelesaikan masalah perkotaan, bukan lari dari masalah," kata Mardani.
"Dibandingkan melanjutkan rencana IKN, sebaiknya sumber daya serta anggaran pemerintah fokus untuk menyelamatkan pantai utara Jawa dari ancaman tenggelam (tahun 2040-2050)," tambahnya.
Menurut Mardani, berdasarkan kajian BRIN tahun 2021, beberapa wilayah yang diprediksi tenggelam selain Jakarta adalah Cirebon, Pekalongan, Semarang dan Surabaya. Bahkan, kata Mardani, di Demak, sudah ada beberapa desa yang tenggelam.
"Dari aspek lingkungan hidup tidak ada urgensi untuk melakukan pemindahan IKN, dari sisi sumber daya air (air baku), gangguan terhadap keanekaragaman hayati, kawasan rawan bencana," ujarnya.
Mardani juga menambahkan, untuk pindah IKN tidak hanya memindahkan sumber daya manusianya ke tempat yang baru. Lalu pemanfaatan aset-aset yang ada di Jakarta, menurutnya juga perlu diperhatikan. Ia mengklaim, itu belum dijelaskan oleh pemerintah.
"Hingga saat ini pemerintah juga belum memberikan penjelasan terperinci bagaimana rencana dalam melakukan pemindahan aset-aset pertahanan negara yang sebagian besar masih berada di Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan," ujarnya.
