Anggota DPR Surati Menteri PUPR, Minta Tunda Relokasi Pasar Rembang
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA – Rencana Bupati Rembang Rembang, Jawa Tengah, Abdul Hafidz, ingin merelokasi pedagang Pasar Rembang ke Pasar Kambing terus disorot. Termasuk Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo. Menurut Firman, pemerintah harus tunda dulu rencana Bupati tersebut.
Oleh karena itu, Firman berencana menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait rencana relokasi Pasar Rembang. Sebab, rencana relokasi menggunakan alokasi dana APBN mencapai Rp 120 miliar.
“Saya akan surati Menteri PUPR, meminta rencana relokasi ditangguhkan sementara sampai masalahnya clear,” kata Firman di Jakarta pada Jumat, 18 Februari 2022.
Ketua DPP Partai Golkar ini mengatakan setiap rencana pembangunan itu harus melalui sejumlah tahapan, termasuk pembangunan pasar tradisional perlu melibatkan partisipasi masyarakat.
“Relokasi pedagang pasar itu bukan sekadar memindahkan orang. Mereka yang menempati pasar bukan untuk tempat tidur, tapi mencari nafkah,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, rencana relokasi juga harus disediakan tempat yang terencana, bisa diakses masyarakat, dan bisa membuat para pedagang tetap beroperasi karena menjadi tempat tujuan masyarakat untuk berbelanja. “Kalau tempat barunya sudah diakses, siapa yang mau belanja?,” jelas dia.
Sebab, kata Firman, pasar tradisional harus menjadi kebanggan masyarakat, bukan justru tergerus. Oleh karena itu, ia akan menanyakan Kementerian PUPR terkait rencana pembangunan Pasar Rembang yang menggunakan alokasi dana APBN.
“Tapi saya tidak akan masuk pada wilayah kerja pemerintah daerah. Dari sisi kelayakan, ini harus benar-benar dipastikan. Para pedagang harus mendapat kepastian tentang lokasi baru, apakah bisa mendatangkan pembeli,” tandasnya.
