Polemik Keputusan AHY, Pelantikan Ketua Demokrat Jatim Disoal Kader
- Dok. Demokrat
VIVA – Polemik keputusan Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menetapkan Emil Elistianto Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim tak kunjung selesai. Bahkan, kader yang kontra mempertanyakan keabsahan pelantikan Emil dan pengurusnya saat digelar nanti.
"Pasca Musda, hakekatnya udah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dahulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasarkan AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan," kata Ketua DPC Demokrat Mojokerto Ayub Busono dalam keterangannya, Selasa, 12 April 2022.
Ayub menjelaskan, payung hukum dalam sebuah organisasi kepartaian ialah AD/ART. Ketum dan jajaran petinggi DPP Demokrat diminta mematuhi aturan tersebut.
Baca juga: Viral Video Pria Bersorban Bolehkan Jimak dan Rokok Saat Puasa
Masalahnya, lanjut dia, Peraturan Organisasi yang dijadikan dasar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Jatim menurutnya bermasalah.
“Legal standing partai yaitu AD/ART. Kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang menyebut bahwa sejak awal banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Karena sejak awal bermasalah, dia bahkan menyebut AHY ceroboh dalam mengelola partai Demokrat di Jatim.
"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan, saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," katanya.
"Pertanyaannya, ketum paham enggak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran," tandas Joshua.
Tidak hanya itu, Joshua melihat keganjalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. Dalam pengumuman itu, dilakukan di kandang kuda.
"Penyampaian hasil Musda saja di kandang kuda, dinyatakan oleh Sekjen dan BPOKK, bukan dari ketum. Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya, bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda. Apa ini keputusan resmi partai, ini jadi aneh," ungkapnya.
Ketua DPC Demokrat Mojokerto Ayub Busono.
- VIVA/Nur Faishal
Mengacu pada itu, Joshua menambahkan bahwa apa yang diputuskan DPP soal penetapan Ketua DPD Demokrat Jatim bersebrangan dengan akar rumput di Jatim.
"Partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan Musda dilalui dengan cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang. Ini yang enggak boleh," katanya.
Sebelumnya, Emil selaku Ketua Demokrat Jatim terpilih mengklaim bahwa kader Demokrat di Jawa Timur solid setelah dirinya ditetapkan sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim oleh Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhyono atau AHY. Keputusan AHY itu sempat menuai polemik di internal Demokrat Jatim.
Emil memastikan bahwa tidak ada gejolak berarti terkait hasil Musyawarah Daerah Demokrat Jatim yang memilih dirinya sebagai ketua.
"Insya allah komunikasi terjalin baik, koordinasi terjalin dengan baik. Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan DPC-DPC, hampir seluruh DPC," katanya kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 7 April 2022.
Bila pun ada gejolak dari sebagian DPC di Jatim, menurut Emil itu bagian dari dinamika politik. Namun, begitu ada riak-riak, suami dari Arumi Bachsin itu mengaku langsung mengecek ke DPC-DPC.
Hasilnya, kata Emil, kader Demokrat di DPC-DPC masih solid. "Ahamdulillah teman-teman fraksi, pengurus sangat tegak lurus pada Ketum AHY," ujarnya.
