- VIVA/ Diki Hidayat
VIVA – Bertempat di Pondok Pesantren As'adah Balubur Limbangan Garut Jawa Barat, ratusan kyai dan ulama mendeklarasikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), untuk memenangkan Pemilu dan Pilkada Garut. Deklarasi tersebut disampaikan saat berlangsung Safari Ramadhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat, Minggu 17 April 2022.
Pembacaan deklarasi dilakukan HR Jujun Junaedi, perwakilan kyai dan ulama yang merupakan para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Garut. Mereka berharap deklarasi dukungan tersebut menjadi bagian dari sejarah di Garut, dimana para kyai dan ulama mampu membesarkan serta memenangkan pemilu dan Pilkada Garut.
"Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang siap memperjuangkan umat, dan menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Islam," ujarnya, dalam salah satu poin deklarasi yang dibacakan, Minggu 17 April 2022.
Para kyai dan ulama menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di Negara Republik Indonesia, sebagai bentuk kebebasan dalam menentukan pilihan bagi setiap warga negara. Mereka siap bersatu dalam wadah perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan dapat menyalurkan seluruh potensi bangsa yang majemuk serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berahklakulkarimah.
"Kami menyatakan dukungan dan berjuang bersama-sama dalam membina masyarakat Islam secara menyeluruh dalam sektor pendidikan, moral, ekonomi, politik, sosial dan budaya sesuai dengan kekuatan PPP dalam Pemilu Legislatif dan Pilkada Garut 2022 khususnya," ungkap Jujun dalam narasi Deklarasi Kyai dan Ulama.
Pembacaan deklarasi tersebut disaksikan Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Buya Mustofa Aqil Siroj, Ketua DPW PPP, Hj. Ade Yasin, tokoh PPP lainnya Uu Ruzhanul Ulum (Wakil Gubernur Jawa Barat) Ketua DPC PPP Kabupaten Garut, Yudi Nugraha Lasminingrat, Ketua DPC PPP Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin (Wakil Bupati Tasikmalaya) dan sejumlah tokoh PPP lainnya. Juga ratusan kyai dan ulama yang merupakan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Garut.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
