3 Cara Bawaslu Cegah Polarisasi Jelang Pilpres 2024

Bawaslu Mendengar, kegiatan menghimpun partisipasi publik untuk kinerja Bawaslu
Sumber :
  • VIVA/Ilham Rahmat

VIVA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal memgantisipasi terjadinya polarisasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang. 

DKPP Terima Ratusan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang 2024

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty mengatakan, Bawaslu akan fokus kepada hal tersebut. 

"Berdasarkan pengalaman tahun 2019 maupun pilkada - pilkada yang dilakukan 2020. Maka memang mitigasi risiko ini yang saat ini menjadi fokus penuh Bawaslu, salah satu yang disiapkan yaitu indeks kerawanan pemilu," kata Lolly dalam keterangannya usai acara Bawaslu Mendengar, Minggu 15 Mei 2022. 

Nasdem vs PAN di Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK: Dari Pilpres Sudah Berbeda

Sementara itu, Lolly memberikan beberapa antisipasi untuk mencegah polarisasi politik pada menjelang Pilpres 2024

Pertama, Bawaslu akan menggandeng tokoh - tokoh agama dan masyarakat sipil yang memang punya konsentrasi penuh untuk pemilu.

Pakar Ragukan Ide Presidential Club Prabowo: Ada Tembok Tebal yang Susah Diterabas

Kedua, melalui komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti partai politik sebagai stakeholder utama. 

"Menggandeng partai politik sebagai stakeholder utama dalam proses pemilu maupun pilkada kita untuk memberi edukasi ke publik," tambahnya. 

Terakhir, Bawaslu berupaya melakukan pencegahan melalui digitalisasi. 

"Nah, ini kan teman - teman milenial itu punya kekuatan untuk memberikan informasi yang benar, tapI saat ini justru seringkali informasi yang tidak benar beredar," ujar Lolly

"Bagi pengawas kader partisipatif yang sudah berhasil mengikuti pendidikan. Mereka punya kemampuan yang canggih untuk edukasi," sambungnya.

Bawaslu berharap agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat tanpa adanya SARA dan politik uang.

"Demokrasi yang sehat tuh seperti apa sih? demokrasi itu tidak boleh SARA, tidak boleh main politik uang. Nah partai politik itu punya porsi yang kuat melakukan edukasi itu," ungkapnya

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya