- VIVAnews/Lilis Khalisotussurur
VIVA – Komisi VIII DPR RI meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kemenag untuk Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
“Silahkan saja itu diusut, karena itu adalah bagian dari transparansi kepada publik jika benar ada temuan-temuan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin, 30 Mei 2022.
Ace mengatakan, pihaknya sejak awal meminta Kemenag untuk mengedepankan transparansi dalam setiap penyaluran dana bantuan dan operasional pesantren maupun madrasah.
“Tidak boleh ada potongan, karena itu adalah hak dari penerima bantuan operasional tersebut,” kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Lebih lanjut, Ace menuturkan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemenag dan stakeholder agar dana bansos atau bantuan operasional bagi madrasah dan pesantren harus dilakukan seterbuka mungkin dengan parameter yang jelas.
“Dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati kejanggalan pada penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian Agama (Kemenag) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Kejanggalan itu berupa dugaan pemotongan anggaran untuk Ponpes oleh oknum partai politik atau parpol.
Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran laporan hasil pemantauan program BOP Kemenag untuk Ponpes, Sabtu, 28 Mei 2022.
“Ada orang mengaku dari partai tertentu melakukan pemotongan sebesar 30 persen dengan dalih sebagai sumbangan untuk pembangunan masjid,” ujarnya.
Namun, Agus tidak mengung secara detail identitas oknum yang dimaksud, juga parpolnya. Hanya saja, ia menyebut oknum itu dibantu oleh tim sukses Pileg 2019 untuk mengkoordinasikan beberapa pondok pesantren di Labuhanbatu dan Padang Lawas.
“Berdasarkan penjelasan informan didapatkan informasi bahwa oknum tersebut memang sudah sering mengkoordinasi hibah bantuan pondok pesantren," katanya.
Sementara KPK meminta temuan ICW tersebut dilaporkan ke pihak terkait atau penegak hukum agar segera ditindaklanjuti.
"ICW bisa menyampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait agar menjadi atensi untuk memitigasi dan membuat rencana aksi perbaikan mekanismenya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Senin, 30 Mei 2022.
KPK berharap ICW melaporkan temuan tersebut secara resmi. Laporan ICW juga bisa mengedukasi publik terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.
"ICW sebagai organisasi yang fokus dan konsisten pada isu korupsi, juga bisa memberikan edukasi kepada publik. Agar memahami dan menyadari bahaya praktik-praktik korupsi tersebut. Ujungnya, kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita masyarakat yang berbudaya antikorupsi," kata Ali.
Kemenkumham Jatim Terapkan One Stop Service untuk Calon Jemaah Haji 2024, Apa Itu?
Saat ini Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji terbanyak sepanjang sejarah.
