Kembangkan Desa Wisata, Adian PDIP: Pemerintah Harus Permudah Izinnya
- PDI Perjuangan
VIVA – Pengembangan desa wisata belakangan ini, menjadai salah satu yang terus digenjot pemerintah. Bahkan termasuk partai politik. Perizinan menjadi sorotan, seperti yang dilontarkan oleh politisi PDIP Adian Napitupulu.
Itu diutarakannya, setelah bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengunjungi Setu Lebak Wangi, di Desa Pamegarsari, Kabupaten Bogor.
Di partai itu sendiri menyebutnya sebagai desa menjadi taman sari peradaban. Sebab juga menjadi rekomendasi Rakernas yang baru saja selesai.
Hasto mengatakan itu di sela silaturahmi dengan jajaran DPD PDIP Jawa Barat dan DPC PDIP Kabupaten Bogor di Setu Lebak Wangi, di Desa Pamegarsari. Untuk diketahui, sebenarnya setu ini dulunya terbengkalai. Tapi kini menjadi asri, bersih, serta menjadi salah satu lokasi tujuan wisata bagi warga sekitar.
Kondisi setu yang semakin baik, mampu menggairahkan ekonomi rakyat. Itu terbukti dengan mulai menjamurnya rumah makan, kafe, hingga kendaraan air berada di sana. Bahkan ratusan pengunjung mendatangi setu ini.
Hasto, Adian dan jajaran PDIP yang ada di lokasi sempat mengitari setu. Udara segar membuat tempat ini cukup diminati. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, serta pengurus DPC setempat ikut bersama Hasto di dalam perahu itu.
Dijelaskannya, Setu Lebak Wangi adalah salah satu percontohan bagaimana desa dikembangkan sebagai pusat wisata. Dimana orang akan datang menikmati kuliner dan jajanan desa, yang akan menggerakkan perekonomian desa.
Kata dia, ini juga sejalan dengan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, serta sejalan dengan isi rekomendasi Rakernas ll, yakni demi menjadikan desa sebagai taman sari peradaban Indonesia.
“Karena bila desa maju, Indonesia akan kuat,” katanya, dalam keterangan persnya, Selasa 28 Juni 2022.
Bagi partai seperti PDIP, kata dia punya peranan dalam mengembangkan potensi serupa. Maka partai telah mengeluarkan surat instruksi khusus. Dimana kader diminta terlibat aktif mengembangkan desa wisata seperti Setu Lebak Wangi.
“Ada instruksi DPP PDI Perjuangan bahwa 1 orang anggota DPR harus mengembangkan 1 desa wisata, dengan membangun ekosistem kemajuan desa. Sedangkan bagi DPRD Propinsi dan Kabupaten kota secara berkelompok,” kata Hasto.
Adian Napitupulu, yang juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, menjelaskan bagaimana dirinya bersama warga sekitar di Setu Lebak Wangi bekerja sama membangun lokasi tersebut.
Atas kerja keras dia dan para warga itu, kini masyarakat kelas menengah-bawah memiliki lokasi wisata alternatif yang terjangkau.
Adian yang juga aktivis 98 ini memaparkan, dengan bergotong royong membangun setu seperti ini, maka semua warga bisa mendapatkan imbas ekonominya. Dia membandingkan, banyak setu yang dipakai menjadi lokasi keramba ikan. Namun ratusan keramba biasanya dipunyai 2-3 individu saja.
“Berbeda kalau dibangun jadi wahana wisata. Selain menyediakan tempat wisata murah bagi rakyat, bisa menggerakkan ekonomi karena rakyat bisa berjualan. Kalau wahana dan panggung di sini misalnya sudah selesai, mungkin desa bisa dapat Rp100 juta perbulan,” kata Adian.
Adian mengisahkan, bagaimana mereka secara perlahan membangun Setu Lebak Wangi hingga semakin banyak wisatawan datang. Tak hanya itu, sejumlah bisnis langsung bermunculan.
Awalnya adalah jaringan minimarket yang banyak tersebar di seluruh Indonesia (Alfamart) membuka gerai di dekat sana. Masyarakat desa ternyata kreatif. Begitu diberikan contoh dengan ide-ide membumi, semua bergerak dan lahirlah ekosistem usaha rakyat, sekaligus memperkuat Badan Usaha Milik Desa.
“Masyarakat kemudian bergerak melihat potensi lokasi ini. Semuanya diawali dengan desa mengembangkan potensi Setu Lebak Wangi ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut dijelaskan Adian di Kabupaten Bogor saja ada 95 setu sejenis yang masih bisa dikembangkan. Tetapi persoalannya adalah sering kali terbentur perizinan dari pemerintah. Termasuk izin penggunaan sempadan sungai dan danau.
“Kami berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR memberi perhatian untuk mempermudah proses perizinan lewat keluarnya peraturan menteri. Sehingga sempadan boleh dikelola oleh BUMN Desa,” tegas Adian.
