Senator Kritik Pengunaan MyPertamina: Ini Bukan Inovasi tapi Kelatahan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad
Sumber :
  • VIVA/Cahyo Edi

VIVA Politik – Penerapan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar menuai polemik. Aplikasi milik BUMN itu dimaksudkan untuk ketepatan distribusi BBM, namun kebijakan tersebut dianggap kurang tepat karena justru menyulitkan masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmy Muhammad melancarkan sejumlah kritik. Hilmy menilai sosialisasi yang kurang dan aturan yang belum siap menjadi pangkal persoalan. Masyarakat diminta untuk mengunduh aplikasi MyPertamina melalui smartphone atau mendaftarkan diri di situs web https://subsiditepat.mypertamina.id./.

Dia mempertanyakan mengapa kebijakan pembelian BBM bersubsidi harus menyulitkan masyarakat yang mendapatkan subsidi. Menurutnya, yang semestinya diatur adalah yang tidak mendapatkan subsidi, karena jumlahnya yang lebih sedikit.

“Maksudnya dari aplikasi itu memang baik. Namun kalau kita mau ambil mudahnya, semestinya yang diatur adalah yang tidak mendapatkan subsidi karena jumlahnya lebih sedikit. Selain itu, mereka ini yang lebih melek dengan teknologi. Jadi untuk daftar-daftar segala macam akan lebih mudah. Kalau yang mendapatkan subsidi yang diatur, selain akan sulit, mereka juga belum siap,” ujar Anggota Komite I DPD RI itu, Rabu, 6 Juli 2022.

Uji coba pembelian pertalite dan solar daftar lewat MyPertamina di Sumbar

Uji coba pembelian pertalite dan solar daftar lewat MyPertamina di Sumbar

Photo :
  • VIVA/Andri Mardiansyah

Hilmy menilai, mengatur orang banyak tentu lebih sulit, tetapi kebijakan itu menunjukkan keberpihakan BUMN kepada siapa, juga akan makin memperlihatkan ketimpangan. Dia membayangkan kelak yang menggunakan aplikasi disilakan antre, sedangkan yang tanpa aplikasi bisa langsung tanpa mengantre.

Hilmy mengaku mendapatkan laporan bahwa seorang petani di Yogyakarta ditolak membeli solar untuk traktornya karena tidak memiliki nomor kendaraan. "Padahal itu kan untuk menunjang produksi. Kami khawatir kalau para nelayan juga mengalami nasib yang sama,” kata pria yang juga menjabat Katib Syuriah Pengurus Besar NU itu.