Buka Draf RKUHP, DPR Dinilai Komitmen Terhadap Transparansi

Gedung MPR, DPR dan DPD.
Sumber :
  • vivanews/Andry

VIVA Politik - DPR langsung membuka draf Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan oleh Pemerintah pada awal Juli lalu. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen transparansi dewan yang menjadi visi misi Ketua DPR Puan Maharani sejak awal kepemimpinannya.

img_title Dukung Dasco Jadi Wapres, PP Perti: Sangat Tepat Dampingi Prabowo

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Photo :
  • Eko Priliawito| VIVAnews

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Buka Akses Draf RKUHP

img_title Bukan Cuma Korupsi, Ini 7 Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset

“Langkah DPR bergerak cepat membuka akses draf RKUHP patut diapresiasi, terutama setelah sekian lama publik meminta pemerintah segera membuka draf RKUHP yang akan menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia itu,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, Selasa, 26 Juli 2022.

Draf RKUHP dapat diakses melalui situs resmi DPR atau bisa langsung diunduh lewat alamat website https:/dpr.go.id/uu/detail/id/371. Alvin menyebut, hal ini merupakan bentuk keterbukaan DPR kepada publik.

img_title DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Rp1 Miliar Tanpa Putusan Pidana

Baca juga: Azyumardi Azra: RKUHP Berbahaya, Berpotensi Berangus Kebebasan Pers

Draf RKUHP Sudah Disampaikan ke Media Massa

Apalagi, draf RKUHP juga telah disampaikan kepada media massa hingga sejumlah LSM oleh DPR. Langkah itu dimaksudkan agar DPR dapat menerima masukan dari berbagai elemen bangsa sebelum draf RKUHP dibahas di masa sidang mendatang.

“Tentunya capaian yang sudah terlihat ini bentuk solidaritas dari para anggota DPR, khususnya anggota Komisi III DPR RI, supaya kerja keras yang dilakukan tidak kontraproduktif,” ucap Lulusan master University of Leicester Inggris itu.

Tak Lepas dari Peran Puan Maharani

Alvin menambahkan keterbukaan yang dilakukan oleh DPR itu tidak terlepas dari peran Puan Maharani yang selalu mengingatkan setiap anggota DPR untuk menyampaikan kerja-kerja Dewan kepada masyarakat.

Ketua DPR, Puan Maharani, saat meninjau aktivitas siswa di sekolah.

Photo :
  • Dok. DPR.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pengajar pada Prodi Distance Learning UMN tersebut menilai Puan selama ini terus menunjukkan komitmen keterbukaan parlemen. Puan sendiri menginisiasi Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang keterbukaan parlemen dengan mengedepankan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi di lingkungan dewan.

“Saya memiliki pandangan bahwa Ibu Puan adalah sosok pimpinan yang menepati janji. Ketika pertama kali dilantik sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, salah satu janji beliau adalah menjaga kepercayaan rakyat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk rakyat,” kata Alvin.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut