- vivanews/Andry
VIVA Politik - DPR langsung membuka draf Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan oleh Pemerintah pada awal Juli lalu. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen transparansi dewan yang menjadi visi misi Ketua DPR Puan Maharani sejak awal kepemimpinannya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Eko Priliawito| VIVAnews
Buka Akses Draf RKUHP
“Langkah DPR bergerak cepat membuka akses draf RKUHP patut diapresiasi, terutama setelah sekian lama publik meminta pemerintah segera membuka draf RKUHP yang akan menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia itu,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin, Selasa, 26 Juli 2022.
Draf RKUHP dapat diakses melalui situs resmi DPR atau bisa langsung diunduh lewat alamat website https:/dpr.go.id/uu/detail/id/371. Alvin menyebut, hal ini merupakan bentuk keterbukaan DPR kepada publik.
Baca juga: Azyumardi Azra: RKUHP Berbahaya, Berpotensi Berangus Kebebasan Pers
Draf RKUHP Sudah Disampaikan ke Media Massa
Apalagi, draf RKUHP juga telah disampaikan kepada media massa hingga sejumlah LSM oleh DPR. Langkah itu dimaksudkan agar DPR dapat menerima masukan dari berbagai elemen bangsa sebelum draf RKUHP dibahas di masa sidang mendatang.
“Tentunya capaian yang sudah terlihat ini bentuk solidaritas dari para anggota DPR, khususnya anggota Komisi III DPR RI, supaya kerja keras yang dilakukan tidak kontraproduktif,” ucap Lulusan master University of Leicester Inggris itu.
Tak Lepas dari Peran Puan Maharani
Alvin menambahkan keterbukaan yang dilakukan oleh DPR itu tidak terlepas dari peran Puan Maharani yang selalu mengingatkan setiap anggota DPR untuk menyampaikan kerja-kerja Dewan kepada masyarakat.
Ketua DPR, Puan Maharani, saat meninjau aktivitas siswa di sekolah.
- Dok. DPR.
Pengajar pada Prodi Distance Learning UMN tersebut menilai Puan selama ini terus menunjukkan komitmen keterbukaan parlemen. Puan sendiri menginisiasi Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang keterbukaan parlemen dengan mengedepankan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi di lingkungan dewan.
“Saya memiliki pandangan bahwa Ibu Puan adalah sosok pimpinan yang menepati janji. Ketika pertama kali dilantik sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, salah satu janji beliau adalah menjaga kepercayaan rakyat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk rakyat,” kata Alvin.
“Janji tersebut dihadirkan dalam bentuk transparansi draf RKUHP yang sedang dibahas,” lanjut Ahli Komunikasi Politik tersebut.
