DPR Ultimatum Platform Asing Jangan Injak Kedaulatan RI

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan.
Sumber :
  • VIVA/Adi Suparman (Bandung)

VIVA Politik – Dewan Perwakilan Rakyat memperingatkan perusahaan-perusahaan asing penyedia platform untuk menghormati kebijakan pemerintah Indonesia agar mereka mendaftarkan ke Penyelenggara Sistem Eletronik (PSE).

Platform ternama seperti Yahoo, PayPal, Amazon turut diultimatum agar mematuhi dan tak mempermainkan kebijakan pemerintah Indonesia. Tercatat sebanyak 200 paltform populer bakal ditertibkan tanpa pandang bulu. 

"PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu," Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dalam keterangan persnya, Rabu, 3 Agustus 2022.

Farhan memastikan pemerintah Indonesia tak segan menutup platform yang tak mendaftar dan mengabaikan imbauan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi sanksi pencabutan PSE, sehingga tidak bisa beroperasi di wilayah Republik Indonesia, katanya.

Loyalitas pelanggan Indonesia

Politikus Partai Nasdem itu menilai, platform harus mematuhi ketika Kementerian memberi ruang untuk bimbingan pendaftaran PSE. Pemberlakuan PSE kepada para pemilik aplikasi memakan waktu yang tidak sebentar. Ada tiga surat peringatan yang diberikan sebelum menjatuhkan sanksi.

Yahoo.

Yahoo.

Photo :
  • Freepik