- Dok. PKS
VIVA Politik - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI tengah menggalang usul pembentukan Panitia Khusus atau Pansu Hak Angket DPR terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ada beberapa alasan PKS mendorong pansus angket KCJB.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menyampaikan DPR memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada pemerintah. Dia bilang banyak kritik publik sejak awal menyangkut utilitas, urgensi, kelayakan dan persoalan penganggaran KCJB.
"Usulan penggunaan hak angket sangat penting untuk menyelidiki dan mengurai secara terang benderang masalah demi masalah yang terjadi pada proyek KCJB demi akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara," kata Jazuli, dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, 7 Juli 2022.
Pekerja beraktivitas di dalam terowongan tunnel 2 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (21/6/2022).
- Antara/Sugiharto Purnama
Dia menyindir janji pemerintah yang menjadikan proyek ini murni dilakukan BUMN dengan skema business to business (btb). Pun, janji pemerintah terkait komitmen biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Namun, janji itu malah jadi pertanyaan dalam praktiknya.
"Tetapi dalam perjalanannya, janji dan komitmen tersebut ternyata nihil. Negara harus menanggung biaya melalui penyertaan modal negara (PMN) dari 2020 hingga 2023 sebesar 15,2 triliun plus dana talangan.
Jazuli menyinggung dalam perkembangannya KCJB juga menuntut pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya proyek konstruksi dan cost over run. Menurut dia, kesalahan kalkulasi dan perencanaan proyek KCJB fatal.
"Proyek ini juga menyangkut wibawa Presiden yang dahulu menyebut tidak sepeser pun menggunakan APBN, tapi kenyataannya menjadi beban APBN melalui PMN," tuturnya.
Apalagi, dia menyoroti tersiar kabar lepas tangannya konsorsium yang didominasi Cina dan melimpahkan pembengkakan biaya proyek ke negara. Kata dia, PKS sejak awal memonitor dan beri kritik terhadap proyek KCJB karena sejumlah permasalahan seperti tender yang berpolemik.
Saat itu, kata dia, awalnya konsorsium Jepang masuk tapi kemudian batal digantikan Cina dengan alasan tak jelas. Menurut dia, sejak awal, proyek KCJB dikhawatirkan akan bebani keuangan negara yang terbukti saat ini.
Dia menilai ada perencanaan yang tidak matang baik dari sisi ekonomi maupun teknis.
"Fraksi PKS menolak proyek KCJB dengan pendanaan dari APBN karena jelas membebani negara. Apalagi di tengah kondisi defisit akibat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global," tuturnya.
Lebih lanjut, ia bilang Fraksi PKS akan segera tidaklanjuti rencana usul pembentukan pansus angket ini dengan bersurat resmi ke pimpinan dewan. Dia juga mengaku siap berkomunikasi lintas Fraksi.
"Fraksi PKS akan segera berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan usul resmi serta menggalang dukungan anggota DPR lintas fraksi agar proyek KCJB ini tidak terus menerus menjadi polemik dan beban bagi negara," jelas Jazuli.
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap partai yang tergabung dalam koalisi perubahan pada Pilpres 2024 lalu berlanjut hingga ke Pilkada Aceh.
