Rieke PDIP Sarankan Pemerintah Benahi Basis Data Penerima Subsidi
- Istimewa
VIVA Politik - Pemerintah terutama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta bisa memperbaiki data penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Hal ini juga mesti jadi catatan Pertamina dan PLN.
Demikian saran yang disampaikan Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat kunjungan kerja Komisi VI DPR ke Aceh, Senin kemarin. Politikus PDIP itu menyoroti perlunya perbaikan data masyarakat penerima subsidi.
"Apa basis data Kementerian BUMN, PLN, dan Pertamina dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi,” kata Rieke dalam keterangannya, Selasa, 9 Agustus 2022.
Rieke menilai dari penjelasan Kementerian BUMN, terutama PT Pertamina Patra Niaga terkait data penerima subsidi BBM dan listrik belum jelas. Pun, dia menduga belum ada basis data akurat dan aktual.
Pemerintah pastikan 25,7 juta rumah tangga miskin dapat subsidi listrik
Menurut dia, Kementerian BUMN tak bisa sepihak menentukan penerima subsidi BBM dan listrik. Sebab, hal itu terkait dengan Kementerian Sosial atau institusi negara yang punya kewenangan produksi serta mengelola data penerima subsidi.
“Ini harus dibawa dalam Rapat Komisi VI DPR. Saya kecewa ketika persoalan BBM bersubsidi yang diributkan terkait aplikasi, bukan siapa yang benar-benar rakyat yang berhak menerima subsidi," jelas Rieke.
Rieke mengkritisi aplikasi tanpa data penerima yang akurat akan mengakibatkan subsidi tak tepat sasaran.
"Ujungnya penghamburan uang negara dan bahkan penyimpangan. Apapun aplikasinya terserah namun data harus transparan," tutur Rieke.
Lebih lanjut, ia menambahkan pentingnya subsidi listrik dan BBM harus tepat sasaran. Dengan demikian, persoalan hulu subsidi yaitu masalah data penerima harus segera diselesaikan.
Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Rieke Diah Pitaloka
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dia mengatakan, kalau mau penerima subsidi tepat sasaran maka harus ada basis data yang akurat dan aktual. Basis data itu juga disarankan bisa terintegrasi dengan data penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.
“Butuh konsolidasi data antara Kementerian BUMN, dengan Kementetian dan lembaga negara lain. Saya mengusulkan isu ini jadi bahan agenda rapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN," ujarnya.
Rieke juga menyinggung dalam rapat Komisi VI DPR nanti juga akan dibahas soal penerima subdisi pupuk. "Harus jelas juga data siapa yang berhak menerima subsidi pupuk," sebut Rieke.
Adapun dalam kunker Komisi VI DPR ke Aceh dihadiri perwakilan para mitra kerja seperti Kementerian BUMN, PLN (Persero), Pertamina (Persero), Pertamina Parta Niaga, Pertamina Gas Negara, hingga Pertamina Hulu Rokan.
