Bamsoet soal KKB di Papua: Kalau Mereka Tak Mau Dirangkul, Tumpas Aja
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Pemekaran wilayah di Papua dari dua provinsi menjadi lima provinsi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.
Dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Sabtu, 30 Juli 2022, Bambang Soesatyo menjelaskan, pemekaran wilayah itu merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan agar aparatur negara dapat menyentuh langsung masyarakat.
"Dalam teori menajemen kendala, [pemekaran wilayah] akan langsung menyentuh kepada masyarakat sehingga dapat memperkecil ruang-ruang korupsi," kata Bamsoet, panggilan akrabnya.
Bambang Soesatyo
- VIVA/M Ali Wafa
"Nantinya penyebaran Dana Otsus (Otonomi Khusus untuk Papua) atau dana pembangunan akan lebih merata dan diharapkan eskalasi pembangunan ekonominya akan lebih cepat," dia menambahkan.
Dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, katanya, diharapkan dapat menekan potensi ketidakpuasan yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti halnya ulah kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Di sisi lain, pemerintah juga telah mengubah pendekatan terhadap KKB di Papua yang semula represif menjadi persuasif, misalnya sandi operasi yang diubah dari semula Satgas Nemangkawi menjadi Satgas Damai Cartenz. Menurutnya, itu merupakan upaya negara untuk merangkul kelompok militan di Papua agar berhenti melakukan kekerasan dan mulai bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan Papua.
Bambang Soesatyo
- VIVA/M Ali Wafa
"Intinya pendekatan soft power ini bisa efektif kalau serangan KKB ini tidak brutal," ujarnya, memberikan penekanan. "Tapi kalau pendekatan merangkul ini tidak berhasil, atau dalam kata lain, mereka tidak mau dirangkul, ya udah, tumpas aja. [masalah potensi pelanggaraan] HAM [urusan] belakangan."
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengingatkan, seruan kerasnya agar aparat tidak berkompromi terhadap KKB di Papua demi melindungi dan mengutamakan keselamatan masyarakat. "Dan negara bertanggung jawab atas keselamatan mereka," ujarnya.
Harga Gula Meroket, Ini Kata Kadis Perindag ESDM Sumut
Harga gula di Sumatera Utara meroket. Terpantau, harga di pasar mencapai Rp 18 ribu per kilogram.
