- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Ilmuwan asal Amerika Serikat pakar tentang perpolitikan Indonesia, William Liddle, mengkritik komitmen Presiden Joko Widodo pada demokrasi yang dia anggap tidak begitu kuat.
Dalam wawancara secara eksklusif dengan VIVA pada program bincang-bincang The Interview, di Jakarta, Minggu, 14 Agustus 2022, Liddle menyampaikan pandangan kilas baliknya atas polemik tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat mengemuka pada awal hingga pertengahan tahun 2022.
Sang ilmuwan politik dari Ohio State of University, Amerika Serikat, itu sempat mempublikasikan pandangannya dalam artikel opini di harian Kompas, berjudul "Sesepuh Bangsa", pada 4 April 2022. Dalam tulisan itu, dia menulis, "Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamandemen demi perpanjangan masa jabatannya".
Kepada The Interview, dia menjelaskan argumennya, "pada waktu itu kan sudah jelas sekali, kepada semua pengamat dan semua pemain, bahwa Jokowi sedang berusaha memperpanjang masa jabatannya; mencoba supaya mendapatkan masa jabatan ketiga".
"Semua orang tahu itu dilakukannya," katanya, menekankan bahwa memang bukan Jokowi mengatakan secara langsung melainkan melalui menteri-menterinya. "Tapi ini saya kira bukan rahasia; orang tahu bahwa di belakangnya adalah Jokowi sendiri."
Dalam konteks itu, Liddle, yang sudah meneliti perpolitikan Indonesia sejak tahun 1960-an, menegaskan, "Habibie lebih setia kepada demokrasi ketimbang Jokowi."
Pada waktu itu, ketika presiden belum dipilih secara langsung melalui pemilu, katanya, Habibie rela saat MPR tidak memilihnya lagi sebagai presiden setelah menggantikan Soeharto usai reformasi. Habibie dengan legawa menarik diri dari panggung politik kala itu.
"Kalau Jokowi, di belakang layar, dia mengatakan, 'Aduh, bagaimana ini, apakah saya bisa mencari jalan untuk memperpanjang masa jabatan saya'. Itu yang tidak dilakukan Habibie," ujar profesor emeritus pada Ohio State of University itu.
