PDIP Balas SBY: Puncak Kecurangan Pemilu Justru Terjadi di Tahun 2009

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • PDI Perjuangan

VIVA Politik – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menemukan tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil dan tidak jujur. Menurut Hasto, pernyataan SBY itu adalah pernyataan yang tidak bijak.

Prabowo Tak Hadir di Acara Halal Bihalal PKS, Ini Alasannya

Hasto menyebutkan ketidakadilan atau kecurangan dalam Pemilu justru terjadi secara massif pada tahun 2009. Dimana pada saat itu, SBY masih menjabat sebagai Presiden RI dan Hasto menyebut SBY adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kecurangan yang terjadi itu.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu 17 September 2022.

Elite PAN soal PKB-Nasdem Gabung Prabowo: Ini Masih Perubahan atau Keberlanjutan? 

Warga memasukkan surat suara saat Pemilu 2019 (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Menurut Hasto, pada saat Presiden Soeharto menjabat, tidak sampai ada yang namanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Manipulasi DPT itu, kata Hasto, terjadi pada saat SBY berkuasa.

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

"Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata Hasto

Diluar itu, lanjut Hasto, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap, kata Hasto, dibentuk oleh pihak yang melakukan kecurangan. 

"Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto.

Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Hasto juga mengatakan, rezim SBY-lah yang pertama kali mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata Hasto, terjadi pada saat SBY menjabat Presiden. 

"Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," ujar Hasto.

"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," tambah Hasto

SBY di Rapimnas Partai Demokrat

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya diberitakan, SBY menyampaikan alasan dirinya mesti turun gunung menghadapi Pilpres 2024. Sebab dia menilai ada informasi yang didapatnya bahwa Demokrat sebagai oposisi akan dipersulit dalam berkoalisi menuju Pilpres 2024.

SBY mengatakan pikiran seperti itu bathil. Sebab, menurutnya, berpikir demikian bukan hak mereka.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan," ujar SBY.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya