Politikus Golkar Usul Jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Diperpanjang
- Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Politik – Masa jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tinggal hitungan hari. Andika akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. Menangggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengusulkan agar jabatan Jenderal Andika sebagai pucuk pimpinan lembaga TNI itu diperpanjang.
"Akan lebih baik kalau (jabatan) Panglima Andika diperpanjang," kata Christina kepada wartawan, Rabu, 2 November 2022.
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani
- DPR RI
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, alasan ia ingin jabatan Andika diperpanjang karena kepemimpinannya selama ini dinilai memiliki rekam jejak yang baik.
"Ada banyak kebijakannya yang saya nilai progresif dan perlu didukung contoh: penegakan hukum yang konsisten terhadap prajurit/perwira yang melanggar hukum, kebijakan yang sensitif gender seperti penghapusan test keperawanan yang memang sangat tidak relevan, dan berbagai kebijakan humanis lainnya. Waktu 1 tahun terlampau singkat untuk bisa memberikan hasil optimal," ujarnya.
Christina menambahkan, selama ini di Komisi I DPR RI pun belum pernah membahas soal sosok yang pantas menggantikan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Lagipula, DPR juga hanya bersifat pasif, karena itu merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Belum (ada pembahasan di Komisi I DPR). Secara ketentuan tidak ada aturan yang mewajibkan harus bergantian, jadi menjadi prerogatif Presiden konsennya penguatan dimatra mana. Bagi kami sama saja," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
"Surpres saat ini, pada masa awal, kita belum menerima surat dari presiden," kata Dasco.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan perpanjangan masa jabatan panglima TNI yang kini tengah ia jabat, bukan kewenangannya. Menurut Jenderal Andika, Presiden juga tidak pernah membicarakan soal pergantian panglima jauh-jauh hari.
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
