Andre Rosiade Gerindra Minta Rapat Gabungan Bahas Gagal Ginjal Akut

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade
Sumber :
  • DPR RI

VIVA Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengusulkan agar komisinya menggelar rapat gabungan. Yakni dari lintas sektor bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), guna membahas kasus gagal ginjal akut di Tanah Air.

PKB Siapkan Calon Potensial di Pilgub DKI 2024, Hasbiallah Ilyas Ungkap Kriterianya

Rapat gabungan, klaim dia, bertujuan untuk membongkar siapa sebenarnya yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Mengingat korbannya saat ini sudah sangat banyak.

Demikian disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.

Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo, PKS Lempar Sindiran Menohok: Aduh, Partai Nol Koma

Mulanya, legislator Partai Gerindra itu menilai, BPOM terkesan melempar tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. BPOM, kata Andre, malah menyalahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) atas bobolnya kandungan senyawa berbahaya dalam obat sirup.

"Ini kan urusan gagal ginjal akut menjadi PR kita, Pak (pimpinan Komisi VI). Yang kita tonton sekarang, kalau kita nonton rapat Komisi IX kemarin pak, Kepala BPOM (Penny K Lukito) menyalahkan Menteri Perdagangan, kan itu yang terjadi. Jadi, yang saya tonton adalah BPOM benar-benar buang tanggung jawab, menyalahkan Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Tidak Hadir, MK Sebut Caleg Gerindra dan Nasdem Tidak Serius: Dianggap Tidak Dilanjut Lagi

Politkus asal Sumatera barat itu menyebut, Kepala BPOM Penny K Lukito tidak kompeten dalam pengawasan obat. Hal itu, terang Andre, terlihat ketika Penny menangani vaksin untuk COVID-19 dan kini pengawasan obat yang belakangan teridentifikasi mengandung senyawa berbahaya.

Andre mengatakan, berdasarkan keterangan Kemendag, impor obat itu rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan, sebelum dikeluarkan izin impor. Karena itu, ia menilai BPOM tidak mau disalahkan dan justru melempar tanggung jawab kepada Kementerian Perdagangan.

"Bahkan saya juga punya data, yang menarik seharusnya BPOM itu mengawasi hasil produksi obat. Jadi setiap bahan baku obat itu harus diawasi BPOM, ini layak tidak? Ini membahayakan kesehatan tidak? Kan itu sebenarnya pak, si Kementerian Perdagangan ini hanya mengeluarkan persetujuan impor kalau sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," jelas dia.

"Kalau analisis saya, ini ketidakmampuan Kepala BPOM dan institusinya," tegas Andre.

Oleh karena itu, Andre menyarankan adanya rapat gabungan untuk membahas gagal ginjal akut yang telah menewaskan raturan anak-anak di Indonesia belakangan ini.

"Permasalahan ini harus diurai, saya mengusulkan kita rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Komisi IX dengan Kementerian Perdagangan dan BPOM untuk mengurai ini," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya