UU IKN Direvisi, Demokrat: Terkesan untuk Tutupi Perencanaan yang Serampangan
- Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Partai Demokrat mengkritik keras langkah pemerintah merevisi Undang-undang (UU) Ibu Kota Nusantara (IKN). Elite partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut menilai revisi UU IKN hanya upaya pemerintah menutupi kesalahan atas perencanaan pembiayaan yang serampangan.
"Usaha pemerintah untuk melakukan revisi UU IKN terkesan untuk menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN yang serampangan," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, Jumat, 16 Desember 2022.
Irwan menyesalkan keputusan pemerintah yang merevisi UU IKN tersebut. Apalagi, kata dia, pembiayaan IKN melalui APBN sudah berjalan sejak 2022.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Oleh DPR.
Dia menyindir pemerintah seperti memaksakan penggunaan APBN tanpa ada batasan yang jelas dan tegas. Kata Irwan, pembiayaan melalui APBN ini juga menunjukkan pemerintah tak yakin bakal ada investor yang mendukung pembangunan IKN tersebut.
"Menggunakan APBN untuk mendanai IKN membuktikan bahwa pemerintah tidak yakin IKN didukung investasi swasta. Apalagi investasi asing. Berbeda dengan janji Jokowi yang hanya akan menggunakan 20 persen APBN dari total dana Rp486 triliun," ujarnya.
Irwan lantas mengingatkan kembali janji pemerintah yang menggunakan 80 persen pembiayaan IKN melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
Pun, dia menyinggung Kementerian Investasi yang mencatat Uni Emirat Arab telah merealisasikan investasinya senilai US$20 miliar atau setara Rp299,84 Triliun untuk pembangunan IKN. Irwan meragukan hal tersebut.
Dia mengatakan demikian karena saat kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPR ke Dubai dan Abu Dhabi. Irwan mengaku sempat langsung bertanya dengan pihak Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) juga Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ).
“Jawaban mereka semua adalah tidak ada. Mereka justru mempertanyakan pemerintah mau bikin apa, peta jalan investasinya apa? Mereka belum melihat sesuatu dari IKN ini," jelas Irwan.
Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN
- Sekretariat Presiden
Irwan mengatakan jika jawaban pihak Uni Emirat Arab benar demikian, maka pemerintah telah membohongi masyarakat Indonesia. Bahkan, data investasi swasta oleh pemerintah terkait IKN itu artinya hoaks.
"Ya bisa dikatakan itu harapan palsu bagi rakyat. Sehingga janji hanya 20 persen APBN untuk IKN ini patut diawasi mengingat APBN juga masih dibutuhkan untuk pembangunan yang merata di seluruh Tanah Air," tuturnya.
