- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik - Ketua Badan Pengawas (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja merespons serangan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali terkait etik Anies Baswedan dalam safari politik ke berbagai daerah. Ali anggap Bawaslu bukan lembaga yang fokus persoalan etik dalam Pemilu.
Rahmat Bagja mengingatkan agar ke depan siapa pun figur capres tak diperkenankan manfaatkan tempat ibadah untuk politik praktis.
“Siapa pun calon anggota legislator tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas tempat ibadah menjadi kegiatan politk praktis, atau menjurus ke dalam kegiatan politik praktis,” kata Bagja di Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2022.
Dia pun menjawab diplomatis soal Anggota Bawaslu yang menyebut Anies tidak etis karena melakukan kegiatan safari politik terkesan curi star kampanye. Hal itu yang membuat NasDem geram dengan pernyataan Bawaslu tersebut.
“Iya kita harapkan tidak ada lagi nanti kegiatan politik praktis yang menjurus di dalam. Yang menjadi concern kami adalah fasilitas tempat ibadah dan tempat pendidikan. Tidak dijadikan ajang politik praktis,” jelas dia.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja
- ANTARA/Vicki Febrianto
Maka itu, ia berharap siapa pun bakal capres atau caleg harus mengikuti tata tertib yang ada dalam Peraturan Daerah, Wali Kota, dan Gubernur. Caranya dengan menghormati tempat-tempat ibadah yang ada. Namun, tak masalah jika bakal capres ke tempat ibadah untuk tujuan beribadah.
“Kebebasan beragama adalah mutlak, tapi batasannya adalah pada kegiatan politik praktisnya. Ini yang sebenarnya kita anjurkan kepada teman-teman yang akan melakukan sosialisasi," tuturnya.
Maka itu, Bagja mengatakan agar KPU, Bawaslu, KPI, Dewan Pers perlu melakukan rapat simultan untuk menentukan masa dan aturan tentang sosialisasi. Hal itu setelah penetapan peserta pemilu sampai 20 November 2023 saat kampanye. “Kan Ini harus diatur. Jadi dalam sosialisasi apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali (dua dari kiri) dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
- Istimewa
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menyindir Bawaslu RI bukan lembaga yang fokus pada persoalan etik dalam Pemilu. Maka itu, ia murka dengan menyebut Bawaslu konyol sampai mengeluarkan pernyataan kegiatan safari politik Anies Baswedan dianggap sangat tidak etis dan terkesan curi start kampanye terselubung.
"Pertanyaannya, Bawaslu ini lembaga apa, nih. Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu, mengawasi parpol dan KPU. Mereka mulai bertugas ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Mereka bukan dewan etik," kata Ali pada Jumat, 16 Desember 2022.
Sebaiknya, kata dia, Bawaslu tidak usah mengurusi yang bukan tugas urusannya saat tahapan pemilu belum dimulai. Menurut dia, Bawaslu harusnya concern menyiapkan perangkat-perangkatnya hingga di tingkat daerah supaya ketika tahapan pemilu sudah dimulai mereka perform. "Ketimbang hari ini mereka mengomentari yang bukan domain mereka, nanti mereka diketawain," ujarnya.
Ali menyebut pernyataan Anggota Bawaslu Puadi sangat konyol. Karena, kata dia, Bawaslu di waktu bersamaan mengeluarkan putusan bahwa Anies dan Partai NasDem tidak melakukan pelanggaran atas laporan Mahmud Tamher terkait peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi Presiden di Masjid Baiturrahman Kota Aceh pada 2 Desember 2022.
"Tapi di waktu yang bersamaan, dia (Puadi) mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam. Nah, pertanyaan kita, saudara Puadi ini disuruh oleh siapa, kepentingan siapa yang dibawakan," jelas dia.
