PKB Anggap Sah Jika Jokowi Depak Menteri karena Pertimbangan Politis
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Isu reshuffle kembali mencuat karena omongan Presiden Jokowi yang ditafsirkan akan merombak susunan menteri di kabinet Indonesia Maju. Muncul usulan PDI Perjuangan (PDIP) agar menteri dari Nasdem dievaluasi Jokowi.
Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menilai Presiden Jokowi berhak merombak para menterinya atau mengganti para pembantunya di kabinet. Menurut dia, reshuffle bisa dilakukan Jokowi dengan alasan pertimbangan politis.
"Kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja karena sepenuhnya ini jabatan politik menteri dan dia pembantu presiden," kata Huda dikutip pada Jumat, 30 Desember 2022.
Jokowi pimpin Rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Meski begitu, Huda mengaku tak mengetahui pasti mengenai isu kemungkinan menteri dari Nasdem yang dicopot Jokowi.
"Nah itu enggak tahu persis. Yang tahu Pak Presiden. Presiden yang lebih tahu," tegasnya.
Pun, dia hanya menekankan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Jokowi diperbolehkan merombak kabinet dengan alasan apa pun.
"Kita enggak tahu persis, apakah analisa dan prediksi itu menjadi bagian dari pertimbangan presiden atau tidak," ujarnya.
Sebelumnya, elite PDIP merespons pernyataan Jokowi yang memungkinkan lakukan kembali reshuffle terhadap menterinya.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengusulkan agar menteri dari Nasdem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasim Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dievaluasi.
