Fahri Hamzah Tolak Wacana Pemilu Coblos Parpol: Skandal Perampasan Hak Rakyat
- Partai Gelora
VIVA Politik – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut tahun 2023 sebagai awal masuk ke tahun politik. Dia pun mengajak semua partai politik melakukan debat besar dalam memilih pemimpin di 2024 guna menentukan arah bangsa ke depan.
"Tahun 2023 harus kita lalui dengan debat besar tentang arah bangsa besar ini," kata Fahri dalam akun twitternya @fahrihamzah dikutip Senin, 2 Januari 2023.
Mantan Wakil Ketua DPR RI menuturkan, terdapat tantangan untuk memilih pemimpin Indonesia ke depan melalui mekanisme yang rasional.
"Kebiasaan kita cari pahlawan dan ratu adil harus melalui tahapan yang rasional. Jangan mudah terprovokasi sentimen jangka pendek yang lupa pada jejak. Ayo mulai debat. #ArahBaru2024," kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Fahri juga sempat menyinggung kemungkinan sistem proposional tertutup yang disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari beberapa waktu lalu. Sistem Pemilihan Calon Legislatif ini membuat masyarakat hanga mencoblos partainya, bukan calonnya langsung.
Fahri menyebut munculnya wacana tersebut mengindikasikan parpol ingin menyembunyikan kebobrokan calon-calon anggota dewan melalui suatu sistem.
"Partai politik semakin ingin menyembunyikan kebobrokan reputasi dan kapasitas calon pemimpin di negeri ini melalui pencoblosan gambar parpol. Inilah skandal Perampasan hak rakyat untuk mengetahui siapa sebenarnya pemimpin mereka, rakyat dilarang pilih orang!. #TolakCoblosGambar," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg.
"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
