Sumut Jadi Provinsi Terbanyak Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Setelah Papua
- VIVA.co.id/BS Putra
VIVA Politik - Sumatera Utara menjadi sorotan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Alasannya karena Sumut merupakan provinsi tertinggi kedua pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Posisi Sumut hanya lebih baik dari Papua yang merupakan provinsi peringkat pertama dengan banyak pelanggaran. Demikian disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, di Kota Medan, Kamis 2 Maret 2023.
Heddy mengatakan pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap Provinsi Sumut.
"Saat ini perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang diadukan di tingkat DKPP jumlahnya 35 kasus. Kemudian, jumlah penyelenggara yang diadukan itu 73, dan 39 anggota KPU bawaslu kab/kota," kata Heddy.
Heddy menuturkan, tingginya kasus pelanggaran etik ini juga berujung pada pemberhentian Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu di dua daerah Sumut yakni Tebing Tinggi dan Nias Selatan.
Baru-baru ini, kata Heddy, DKPP memberhentikan Ketua KPU Tebing Tinggi, Abdul Khalik.
"DKPP membuat putusan memberhentikan Ketua KPU Tebing Tinggi sebagai ketua karena melanggar etik Sebelumnya 3 minggu lalu, kita berhentikan 2 komisioner anggota Bawaslu Nias Selatan," jelas Heddy.
Heddy menambahkan, kedatangannya ke Sumut menghadiri undangan Komisi II DPR RI untuk membahas perihal Pemilu 2024 terutama pelanggaran etik kepemiluan.
Dia menyampaikan jika pelanggaran etik dibiarkan maka berdampak terhadap proses pemilu 2024 nanti.
"Kalau ini kita biarkan, bisa berimplikasi pada situasi pemilu nanti. Sebenarnya pemilu itu adalah untuk kita semua, mestinya jadi perhatian semua pihak," ujar Heddy.
