Kebakaran Depo Plumpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Harus Bantu Pertamina Tertibkan Objek Vital
VIVA Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan bela sungkawa atas tragedi terbakarnya depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Apalagi sampai memakan korban jiwa.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, seharusnya ada relokasi yang dilakukan pasca kebakaran pertama yang terjadi pada 2009 lalu. Dengan begitu, bisa dihindari jatuhnya korban jiwa.
Dia menjelaskan, lahan di belakang Pertamina yang disebut Tanah Merah adalah milik Pertamina. Yang ditempati warga itu, jelas dia, adalah kawasan penyangga (buffer zone) dari objek vital. Mengingat kerentanan yang tinggi di wilayah itu.
Foto Udara Terkini Usai Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
- VIVA/M Ali Wafa
“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi pemukiman yang hampir menempel dengan Tangki BBM raksasa yang beresiko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu resiko yang dihadapi oleh warga di wilayah berbahaya itu,” jelas Deddy dalam keterangannya, Sabtu 4 Maret 2023.
Dijelaskannya, semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sempat disiapkan rusun utnuk tempat tinggal baru. Namun ada penolakan warga saat itu kata Deddy.
Lanjut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara tersebut, upaya relokasi kemudian dihentikan karena adanya penolakan warga.
Lanjut Deddy, ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, upaya relokasi itu dihentikan. Saat itu adalah Pilkada DKI 2017, dan Anies menandatangani kontrak politik dengan warga di sana agar tidak direlokasi. Termasuk lanjut Deddy, penerbitan IMB sementara pada 2021 bagi warga di sana.
Dari situ, Deddy berharap agar Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat, agar menyelesaikan persoalan pemukiman di dekat depo yang cukup berbahaya itu. Menurut dia, ini harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah, karena Pertamina tidak akan bisa melakukan itu sendirian.
Sebab, jelas Deddy, wilayah itu harusnya masuk zona merah. Lalu penegakan hukumnya ada pada pemerintah dan penegak hukum. Maka menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus duduk bersama pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi tersebut.
“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” jelas Deddy.
Deddy yang duduk di Komisi VI DPR dan bermitra dengan BUMN dan Pertamina serta Kementerian BUMN, berharap para stakeholder itu duduk bersama. Terutama membantu korban kebakaran dalam penyembuhan dalam waktu yang panjang dan berbiaya besar itu.
Warga yang mengungsi juga, jelas dia, butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait pemukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.
“Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy.
Pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara itu memuji reaksi cepat atas peristiwa kebakaran itu. Sehingga api cepat dipadamkan dan korban juga tertangani dengan baik sehingga tidak meluas.
Respon yang dilakukan para pihak, terutama Pertamina, menurut dia sudah tepat. Namun dia juga meminta Pertamina untuk melakukan evaluasi standar pengamanan TBBM dan respon cepat ketika terjadi insiden.
Untuk menyelidiki kasus ini, dia mendesak Pertamina segera membentuk tim invesigasi independen. Apalagi insiden ini menelan banyak korban jiwa.
“Kita harus menyampaikan bela sungkawa untuk para korban dan keluarganya. Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para petugas di lapangan saat insiden terjadi. Respon cepat aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam, PMI, petugas medis dan rumah sakit membuat kebakaran tidak meluas dan banyak warga yg paling rentan dapat diselamatkan,” bebernya.
Dia juga mengapresiasi para Direksi dan jajaran Pertamina yang hadir di lapangan dengan cepat. Termasuk Menteri BUMN yang langsung turun dan mengambil tanggung jawab.
“Itu harus kita acknowledge. Bahkan Direktur Utama Pertamina yang baru tiba di Jepang dalam rangka tugas bersama Menteri ESDM dan Menteri Luar Negeri, langsung kembali ke Jakarta untuk memimpin upaya penanganan musibah tersebut,” ujarnya.
“Tidak seorang pun menginginkan terjadinya musibah ini. Tetapi yang paling penting saat ini adalah penanganan korban dan warga terdampak,” pungkas Deddy.
