- VIVA/Ilham Rahmat
VIVA Politik – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan jangan sampai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang jadi penyebab berkurangnya kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak.
Isu pajak yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat berawal dari ayah Mario Dandy Satriyo, yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Rafael Alun Trisambodo, yang telah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
"Pemilu jangan sampai menjadi penyebab kemudian berkurangnya pajak, dan juga isu masalah adanya kasus yang terjadi di perpajakan," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Jakarta, Senin 13 Maret 2023.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Ma'ruf Amin berharap agar program-program pemerintah seperti program stunting dan kemiskinan ekstrem terganggu dengan penyelenggaraan pemilu.
"Jangan sampai program-program pemerintah itu terganggu dengan adanya Pemilu, pencapaian program stunting, kemiskinan ekstrem, karena mereka sibuk dengan urusan Pemilu," katanya.
Wapres juga mengatakan pajak merupakan satu hal yang penting bagi pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau tetap patuh terhadap pajak.
"Itu bagian kita kan semua pembangunan dibiayai oleh hasil dari pajak. Nah, oleh karena itu, jangan sampai pajak ini juga terganggu, semua kegiatan tanpa adanya pajak yang bisa dipungut dengan lancar, dengan semestinya. Tentu akan juga memengaruhi nanti jalannya pembangunan," katanya.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary bersama tersangka penganiayaan Mario Dandy.
- Antara
Mario Dandy Satriyo menjadi tersangka kasus penganiayaan anak dan menjadi trending topic di media sosial. Setelah ditelusuri warganet, ternyata ia adalah anak seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak berharta puluhan miliar rupiah.
Akibat ulahnya yang juga dianggap sering bergaya hidup mewah, kini harta orangtuanya pun mengundang kecurigaan publik karena dirasa tidak wajar. Untuk itulah kini warganet ramai-ramai melayangkan protes bahkan dengan ancaman enggan membayar pajak.
