DPR Batal Rapat dengan Mahfud soal Rp300 T, Dasco: Hanya Cocokkan Waktu, Rencananya Jumat
- DPR RI
VIVA Politik - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan ihwal batalnya rapat kerja atau raker antara Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Rapat yang agendanya terkait transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan itu rencananya digelar Senin hari ini, namun batal.
Menurut Dasco, raker tersebut belum digelar hanya karena persoalan teknis untuk mencocokan waktu antara Komisi III dan Mahfud MD.
"Jadi, sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani jumpa pers di Kantor Kemenkeu.
- Kemenkeu
Dasco memastikan raker Komisi III DPR dengan Mahfud MD pasti akan digelar. Kata dia, rencananya besok akan digelar raker dengan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Sementara, raker dengan Mahfud MD akan diselenggarakan pada Jumat, 24 Maret 2023.
"Dan dengan PPATK besok, dan Menko Polhukam rencananya Jumat. Sedangkan, Rabu kami kita terpentok dengan Hari Raya Nyepi dan cuti bersama," jelas Dasco.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyesalkan batalnya rapat kerja Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Senin hari ini, 20 Maret 2023. Padahal, kata dia, raker tersebut penting karena terkait transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
"Sangat disayangkan rapat dengan Menko Polhukam tidak jadi hari ini dikarenakan surat dari pimpinan DPR ke Menko Polhukam belum ditandatangani," kata Habiburokhman.
Habiburrokhman juga mengungkapkan, jadwal berikutnya tidak jelas kapan dilaksanakan. Dia mengatakan demikian karena Mahfud MD besok akan mendampingi Presiden Joko Widodo ke Papua. Sementara, kata dia, Rabu dan Kamis merupakan hari libur Nyepi.
"Para anggota Komisi III sebenarnya sudah sangat siap menerima Menko Polhukam hari ini, dan Pak Menko Polhukam juga sudah siap," kata politikus Gerindra ini.
Pemerrintah Pastikan Dana Tapera Tak Jadi Sumber Pendanaan APBN
Pemerintah memastikan dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) tidak akan digunakan untuk belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
