Temui Airlangga Hartarto, Yusril: Mudah-mudahan Pemilu 2024 Tidak Meleset
- Istimewa
VIVA Politik - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 21 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Yusril mengaku membahas soal Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Sejenak membahas isu-isu penting tentang kehidupan bangsa dan negara kita pada umumnya, dan khususnya membahas hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 20024 yang akan datang,” kata Yusril.
Yusril berharap pelaksanaan Pilpres 2024 dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Maka itu, kata dia, tadi dibahas bersama Airlangga.
“Kita juga membahas tentang harapan kita bersama supaya Pemilu 2024 ini terlaksana tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh konstitusi. Bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali,” ujar mantan Menteri Hukum, Kehakiman dan HAM ini.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum PBB Yusril ihza Mahendra.
- Istimewa
Pun, dia menyampaikan doanya agar pelaksanaan Pemilu serentak 2024 termasuk Pipres. Kata, [emilu 2024 tidak melesat dari jangka waktu lima tahun sekali sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi.
Yusril mengaku khawatir jika tak dilaksakanan sesuai amanat konstitusi dapat menimbulkan persoalan.
“Mudah-mudahan tidak meleset dari jangka waktu lima tahun sekali itu. Karena akan menimbulkan persoalan persoalan kebangsaan dalam penyelenggaraan apabila melewati batas waktu yang ditetapkan oleh konstitusi,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyambut menerima Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra dan jajaran elite PBB di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada Selasa, 21 Maret 2023. Dalam pertemuan itu, sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup jadi salah satu bahasan.
“Tadi yang dibahas banyak terkait sistem pemilu terbuka tertutup,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan PBB bersama PDIP diketahui mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Adapun, Partai Golkar memilih sistem pemilu proporsional terbuka.
Namun, ia menyebut soal sistem proporsional pemilu ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita sudah sepakat bahwa itu kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian ini.
Namun, Airlangga menyampaikan pertemuan dengan Yusril dan Pengurus PBB tak hanya berhenti di sini saja. Menurut dia, pertemuan lanjutan perlu diadakan lagi nantinya apalagi jelang pengambilan keputusan Pilpres 2024.
“Terutama menjelang kita akan mengambil keputusan terkait dengan tidak hanya pemilu legislatif, tetapi koalisi yang diperlukan untuk pemilu presiden,” jelas Airlangga.
