- VIVAnews/Sherly
VIVA Politik – Gabungan partai-partai KIB dan KKIR di koalisi besar, akan kembali melakukan konsolidasi bersamaan dengan halal bihalal Lebaran 2023.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, di Kantor DPP Golkar pada Senin 10 April 2023.
Lodewijk mengatakan, koalisi besar terbuka untuk partai politik yang ingin bergabung. Kelima ketua umum partai di koalisi besar masih melakukan komunikasi intens dan menyatukan visi misi.
"Kita belum tahu kita sementara antar koalisi besar ini masih komunikasi intens. Namanya kita menggali persamaan. Kita bukan menggali perbedaan, kita menggali persamaan supaya fondasi ini kuat, jadi tunggu saja," ujar Lodewijk di Kantor DPP Golkar, Senin 10 April 2023.
Petinggi KIB dan KKIR bertemu dengan Presiden Jokowi di kantor DPP PAN.
- Twitter Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan
Lodewijk menepis isu terkait kelima ketua umum dalam koalisi besar yang susah menjalin komunikasi. Dia menegaskan hubungan antar kelima ketua umum sangat harmonis.
"Nggak ada ganjelan. Apa yang mengganjel? Buktinya ketemu ramai-ramai ngobrol, nanti mungkin setelah ini kalau bulan puasa itu mereka sibuk safari Ramadhan, mungkin setelah ini kita bikin halal bihalal. Siapa yang mau jadi host-nya kita tunggu saja," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.
"Nanti mungkin setelah ini, kalau bulan puasa itu mereka sibuk safari Ramadhan. Mungkin, setelah ini kita bikin halal bihalal," katanya.
Wacana koalisi besar sempat disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai menghadiri buka bersama di kantor DPP PAN pada Minggu (2/4). Pertemuan itu dihadiri lima ketum partai dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjamu Airlangga Hartarto (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Mardiono (PPP).
KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Golkar Bertambah di Jabar 1
Pihak termohon dalam hal ini KPU, dalam sidang PHPU atau gugatan Pileg 2024, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan para pemohon tentang suara di Jabar 1.
