Politisi PDIP ke Koalisi Besar: Segera Deklarasi Calon, Jangan Banyak Ngomong
- ANTARA/ Andika Wahyu
VIVA Politik – Ketua DPP PDIP, Aria Bima mengaku heran dengan sejumlah elite partai politik yang memberi persyaratan kepada PDIP jika ingin bergabung dalam koalisi di Pilpres 2024.
Hal ini menanggapi pernyataan elite Partai Golkar, yang menyatakan PDIP harus mengikuti aturan main bila ingin bergabung dengan koalisi besar di Pemilu 2024.
"Jadi saya menghargai untuk koalisi besar mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong. Karena saya ini sudah sejak 1,5 tahun ngomongnya tentang kerja sama, kerja sama koalisi," kata Aria Bima di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 April 2023.
Aria menegaskan, partainya saat ini sudah mengantongi syarat ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen. Sehingga bisa mencalonkan sendiri tanpa perlu berkoalisi.
"Saya tidak ngerti, PDIP ini 20 persen threshold-nya lolos. Bukan ngotot mengotot, kami ini bisa nyalonkan," kata Aria Bima.
Kendati begitu, Aria mengatakan partainya tetap menjajaki kerja sama politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Tetapi, kata dia, kerja sama tersebut harus dilakukan bersama parpol yang memiliki kesamaan pandang.
"PDI Perjuangan saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik, yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, platform ideologinya sama," kata Aria Bima.
Aria menilai, sebelum ada pendaftaran secara resmi capres dan cawapres ke KPU, maka kerja sama politik yang ada saat ini masih dinamis.
"Koalisi yang paling benar adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di form KPU dan diserahkan ke KPU, itu kerja sama yang paling benar sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi formnya KPU itu, pengusungan partai politik. Pengusung partai politik, enggak ada koalisi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan syarat kepada PDIP jika ingin gabung dengan sejumlah parpol yang kini mewacanakan koalisi besar. Koalisi besar ini sendiri terdiri dari parpol pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ace.
