Prabowo, Airlangga, dan Mardiono Ungkap Isi Pertemuan 6 Ketum Parpol dengan Jokowi
- Istimewa
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pertemuan enam ketua umum partai politik dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa malam, 2 Mei, membahas perekembangan ekonomi.
"... terutama, ya, intinya Lebaran. Kemudian beliau menyampaikan perkembangan terakhir di bidang ekonomi, ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, semua, bahwa Indonesia benar-benar punya potensi, benar-benar untuk menjadi negara maju, bisa sekarang, kalau tidak salah GDP kita sudah 1,5 triliun," kata dia kepada wartawan.
Diperkirakan, katanya, perekonomian Indonesia bisa menjadi keempat terbesar di dunia. Jokowi pun menitipkan kepada semua yang hadir agar pandai memanfaatkan keadaan untuk sampai pada capaian tersebut.
Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Berlin, Jerman.
- Istimewa
"Diperkirakan sekarang ekonomi kita sudah ke-16 terbesar, dan kita sangat mungkin bisa menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia kalau kita pandai memanfaatkan keadaan," ujarnya.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pertemuan itu membahas tantangan capaian pembangunan. Sering disampaikan, katanya, tantangan middle income trap (perangkap pendapatan menengah) bagi Indonesia. Semua pemimpin partai yang hadir mempunyai pemahaman yang sama soal itu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas juga soal politik. Tapi yang dibahas lebih pada imbauan agar tetap rukun pada pemilu 2024.
Muhamad Mardiono Plt Ketua Umum PPP
- VIVA/Rosikin
"Secara praktis tidak, ya, tadi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerja sama demi negara; intinya itu demi bangsa dan negara," ujarnya.
Luhut Tolak Jadi Menteri Prabowo, Tapi Siap Jadi Penasihat
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah diminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahannya sebagai penasihat, tolak jadi menteri
