- ANTARA FOTO
VIVA Politik – Presiden Joko Widodo memastikan akan cawe-cawe di Pemilu 2024 ini. Walau mengaku tidak akan melanggar aturan, tapi menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Parternship (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, cawe-cawe itu tidak etis.
"Dan tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Bukannya mendukung pemilu demokratis tapi justru yang terjadi adalah unfairness kontestasi dan membuat situasi politik semakin memanas," jelas Neni, saat dihubungi, Jumat 2 Juni 2023.
Lebih lanjut Neni memprediksi, cawe-cawe itu dilakukan aga Presiden RI terpilih 2024 nantinya bisa menjadi kepanjangan tangan Jokowi. Dampak lainnya adalah bisa menaruh curiga berlebihan pada lawan politiknya.
"Upaya cawe-cawe juga berpotensi menyalahgunakan politik kekuasaan (power relation) yang menjadi kepentingan pragmatis untuk di gunakan di pemilu 2024. Presiden terlalu banyak bermanuver untuk kepentingan pribadi, kelompok dan partainya," jelasnya.
Dia mengingatkan, bahwa UU Pemilu yakni UU Nomor 7 tahun 2017 sudah mengatur jelas tentang cuti jabatan untuk kampanye. Itu diatur agar tidak ada penyalahgunaan jabatan. Neni khawatir, ada potensi penyalahgunaan fasilitas negara bila cawe-cawe itu dilakukan. Apalagi ada kesan bahwa Presiden menjadi partisan pada salah satu calon.
"Padahal semestinya bisa berlaku adil dengan mendorong demokrasi substantif bukan malah terlibat sebagai partisan," katanya.
Imbas juga ke Pilkada 2024?
Cawe-cawe juga dikhawatirkan bisa terjadi secara massif. Apalagi pada 2024 juga akan digelar pilkada di ratusan daerah. Menurut Neni, semestinya Presiden bisa menjadi teladan untuk kepala daerah juga.
Menurutnya, berbagai cara bisa saja dilakukan kepala daerah dengan menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan yang diusung. Seperti rumah dinas dijadikan tempat konsolidasi dan pemenangan.
"Ini akan berdampak buruk pada proses penyelenggaraan pemilu karena dapat merusak demokrasi. Presiden tidak seharusnya aktif terlibat dalam mengusung calon presiden (capres) 2024. Fokus saja menunjukkan kinerja dengan baik di akhir masa jabatannya dengan husnul khotimah," jelas Neni.
Menurutnya, Presiden cukup mendukung untuk kesuksesan pemilu 2024 ini. Tidak menggunakan berbagai cara untuk memenangkan calon tertentu, apalagi sampai mengontrol. Neni juga menyoroti bagaimana komunikasi politik dilakukan dengan mengundang para ketua umum partai pendukung pemerintah ke Istana.
"Dalam komunikasi politik, simbol yang ditunjukkan Jokowi dengan memanggil 6 partai ke Istana memperlihatkan relasi kuasa di panggung politik dengan dramaturgi cawe-cawe panggung depan dan panggung belakang berbeda. Komitmen untuk menunjukkan pemilu berintegritas itu tidak tampak," jelasnya.
Cawe-cawe yang dilakukan dengan berpihak pada calon tertentu, juga menurutnya bisa menimbulkan luka politik. Ini yang bagi Neni cukup mengkhawatirkan juga, apalagi luka itu meluas.
"Jangan sampai justru tindakan Jokowi ini akan menimbulkan luka politik secara luas dengan mengkonstruksi dan membuat kebijakan yang akan membawa bencana demokrasi kedepan," katanya.
Jokowi Akan Cawe-cawe Pilpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal aksi cawe-cawe atau ikut campur urusan politik khususnya jelang Pilpres 2024. Jokowi memastikan cawe-cawe yang dilakukannya itu tak melanggar undang-undang.
Hal itu disampaikan Pemimpin Redaksi (Pemred) TvOne, Karni Ilyas usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Diketahui, Jokowi mengundang Pemred media massa dan konten kreator ke Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023 sore ini.
"Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar," kata Karni Ilyas kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023.
Dalam pertemuan tersebut disebut Karni Ilyas, Jokowi juga mengatakan bahwa aksi cawe-cawe itu dilakukannya demi kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan dan tujuan pribadi. "Jadi, cawe-cawe itu demi negara, bukan demi (kepentingan) pribadi," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum partai koalisi ke Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu. Langkah Jokowi mengundang ketum partai itu disebut sebagai cawe-cawe pada urusan politik Indonesia.
Sementara itu, Jokowi sendiri membantah isu cawe-cawe tersebut. Kata dia, langkahnya mengundang ketum parpol itu bukan merupakan bentuk ikut campur urusan politik praktis.
"Cawe-cawe (ikut campur)? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023.
