Bamsoet: Pemerintah Berantas Kepentingan Politik dalam Penyaluran Bansos Pangan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan bebas dari kepentingan politik.
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Bapanas dan Perum Bulog, berkomitmen untuk memberantas adanya kepentingan politik dalam penyaluran bansos pangan, dikarenakan hal tersebut dapat menghambat atau mengganggu hak-hak keluarga penerima manfaat (KPM)," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.
Bamsoet mengatakan data warga penerima bansos pangan perlu disosialisasikan secara transparan, baik bagi yang sudah disalurkan maupun belum. Selain itu, prosedur dan mekanisme penyalurannya juga perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Ilustrasi
- 1413759
"Sehingga tidak ada celah untuk dilakukannya kepentingan politik dalam penyaluran bansos pangan," kata dia.
Terkait penyaluran dan pendistribusian bansos pangan yang telah dilakukan, Bamsoet meminta Bapanas dan Perum Bulog untuk melakukan evaluasi mengenai realisasi di lapangan dan menelusuri apabila terdapat penyaluran bansos yang dijadikan wadah kepentingan politik.
"Agar dapat dilakukan langkah dan solusi terbaik dari permasalahan tersebut, dan memastikan bansos pangan tetap tersalurkan sesuai target penerima," sambung Bamsoet.
Lebih jauh, dia meminta pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pengawasan penyaluran bansos pangan di lapangan.
Ilustrasi
- 1258750
"Meminta pemerintah, dalam hal ini Bapanas dan Perum Bulog bersama pemangku kepentingan terkait, untuk meningkatkan pengawasan penyaluran bansos pangan di lapangan agar bansos pangan dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai data penerima yang sesuai," katanya. (ant)
Kemendagri Dorong Pemda Terdampak Bencana Pangan Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat
Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana pangan segera menetapkan status tanggap darurat bencana bila ada gangguan pasokan pangan.
