- DPR RI
Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan protes kepada Mashariq, melalui Pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan pada musim haji 2023.
"Kami minta Kemenag untuk melakukan protes resmi dan mengajukan gugatan resmi kepada Mashariq. Karena wewenang penuh ada di perusahaan yang ditunjuk oleh Saudi Arabia," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.
Mashariq merupakan kependekan dari Motawif Pilgrims for Southeast Asian Countries Co adalah perusahaan yang menyediakan layanan haji lengkap bagi ratusan ribu jemaah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, dan Filipina selama musim haji 2023.
Jemaah haji Indonesia jelang kepulangan ke Tanah Air.
- MCH 2023 | Lutfi Dwi Pujiastuti
"Betul memang Kemenag sebagai penanggung jawab dari jemaah haji Indonesia, tapi yang kami ketahui, bahwa pengadaan makanan, tenda, bus, itu mutlak dan hak penuh dari perusahaan Saudi Arabia. Oleh karena itu, supaya ini tidak terulang kembali, kami meminta ada protes resmi, atau semacam koreksi keras kepada pemerintah Saudi," katanya menegaskan.
Yandri yang juga anggota tim pengawas (Timwas) haji DPR menyayangkan beberapa persoalan serius saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, terutama di puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, Mina (Aromusna). "Tragedi Musdalifah, baru ini yang terbesar," ujarnya.
Menurut dia, Menteri Agama secara spontan sudah melakukan protes itu ketika masih memakai pakaian ihram. Tetapi, menurut dia, agar lebih resmi, dapat digugat kepada perusahaan yang dianggap tidak bertanggung jawab.
"Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Haji Saudi yang sudah merespons itu dengan baik, dengan langsung meminta maaf atas ketidakbecusan dari pengelolaan di Arafah, Musdalifah, dan Mina," katanya.
Jemaah haji Indonesia pulang lewat Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.
- MCH 2023/ Romadanyl
Permintaan maaf itu menurut Yandri, sebagai landasan kuat jika secara sadar, Pemerintah Saudi mengakui ada hal yang tidak benar dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
"Supaya tidak terulang kembali, kami minta agar Pemerintah Saudi Arabia mengevaluasi penuh terhadap para pihak yang bertanggung jawab di Aromusna," katanya, menegaskan. (ant)
