Polisi Kerahkan 2.450 Personel Amankan Sidang Tahunan MPR Serta Sidang Bersama DPR dan DPD

Gedung MPR, DPR dan DPD. (Foto ilustrasi).
Sumber :
  • vivanews/Andry

Jakarta – Polda Metro Jaya mengerahkan 2.450 personel gabungan terdiri atas Polri, TNI, dan unsur Pemerintah Daerah untuk mengamankan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Golkar Klaim Amankan 102 Kursi DPR di Pemilu 2024, Nurul Arifin Menang di MK

"Total ada 2.450 personel dengan rinciannya Polri 2.211 personel, TNI 150 personel, dan Pemda 89 personel," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Trunoyudo menjelaskan personel gabungan akan bersiaga di kawasan Gedung MPR/DPR/DPD RI hingga acara selesai.

DPR Minta Kasus Mati Listrik Besar-besaran di Sumatera Diinvestigasi

Gedung Nusantara DPR MPR RI

Photo :
  • Istimewa

Sebelumnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan acara Sidang Tahunan MPR RI 2023 siap untuk digelar pada Rabu.

Tokoh NU Tepis Konsesi Tambang Bentuk Kompensasi Politik Pilpres 2024 dari Jokowi

"Kita sudah siap untuk menggelar besok acara sidang tahunan MPR yang akan dimulai jam 08.30 WIB, semoga bisa berjalan sesuai harapan," kata Bamsoet usai acara gladi bersih persiapan Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Jakarta, Selasa.

Mengenai dekorasi acara, Bamsoet menjanjikan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI tahun ini bakal lebih hebat dibandingkan tahun 2022. "Tidak seperti biasanya, ini lebih dahsyat dari pada tahun lalu," ucapnya.

Sidang tahunan MPR RI 2022 jelang HUT RI ke 77

Photo :
  • YouTube Sekretariat Presiden

Bamsoet menjelaskan Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan perkembangan terkait pemerintahan dan langkah-langkah yang perlu dikerjakan pada masa mendatang. "Termasuk juga bagaimana perkembangan kemajuan pembangunan ibu kota baru kita." (ant)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex Marwata Setuju Rencana DPR Revisi UU KPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana melakukan revisi undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara menyeluruh.

img_title
VIVA.co.id
9 Juni 2024