PKS Sebut Kelompok Penggugat Syarat Usia Capres-Cawapres karena Sudah Mentok di DPR
- VIVA/Ilham Rahmat
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencium adanya upaya endorsement dan penggembosan oleh pihak-pihak tertentu berkaitan dengan gugatan batas minimal dan maksimal usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Sebab, dari gugatan usia capres-cawapres minimal usia capres 35 tahun dan gugatan maksimal 70 tahun, ditengarai sarat kepentingan politik jangka pendek Pemilu Presiden 2024. Itu karena ada kandidat bakal capres usianya lebih dari 70 tahun dan santer dikabarkan ada calon yang digadang-gadang menjadi bakal cawapres namun usianya masih 35 tahun.
“Jadi, memang ini kalau dilihat secara sekilas ini seperti menggembos dan meng-endorse. Dua [gugatan] yang muncul di MK (Mahkamah Konstitusi) itu menunjukkan yang satu mengembos yang satu meng-endorse,” kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023.
Dia menyesalkan pihak-pihak itu justru menggugat batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstusi (MK), bukan mengusulkan perubahannya di DPR RI ketika UU Pemilu dirumuskan.
Ilustrasi logo Mahkamah Konstitusi.
- VIVA/M Ali Wafa
Nasir lebih jauh menyebut, lebih baik usulan batas usia capres-cawapres itu dirumuskan di DPR RI meski pembahasannya akan alot karena banyak pihak berkepentingan di parlemen.
“Seharusnya begitu, di sini (DPR) sudah mentok, akhirnya mereka masuk ke MK--itu enggak bagus dalam pandangan saya,” ujarnya.
Timwas Sentil Kemenag soal Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyentil Kementerian Agama (Kemenag) terkait kuota tambahan haji yang mayoritas untuk jamaah reguler dialihkan ke ONH Plus.
