- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan dirinya akan hadir untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 7 September 2023. KPK memanggil Cak Imin sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI, di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker pada 2012.
"Besok pasti datang ke KPK, karena ini proses biasa sebagai saksi," kata Cak Imin di DPP Partai Nasdem, Rabu, 6 September 2023.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid menegaskan ketua umumnya Cak Imin bakal hadir memenuhi panggilan KPK, Kamis besok.
"Gus Imin besok pagi akan hadir di KPK sebagai warga negara yang baik," kata Hasanuddin.
KPK saat ini tengah melakukan penelusuran terkait dengan dugaan kasus korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kemnaker pada 2012. Cak Imin perlu diminta keterangannya dalam dugaan kasus itu lantaran saat itu dirinya jabat Menakertrans.
Pun, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan kasus itu diusut sudah sejak lama sebelum hiruk pikir deklarasi Anies dan Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres. Ali menepis pemeriksaan terhadap Cak Imin tak ada urusannya dengan Pilpres 2024.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Untuk diketahui, saat ini status Cak Imin baru saja diumumkan menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan.
"Perlu dipahami jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya," kata Ali kepada wartawan pada Minggu, 3 September 2023.
Ali menuturkan, pihaknya akan profesional dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemnaker tersebut. Dia mengklaim pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi kerja KPK.
Dia juga mengatakan, pemanggilan Cak Imin Kamis besok itu setelah pihaknya melakukan penjadwalan ulang.
"Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis (7 September 2023) besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif, agar kedua pihak, baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut," ujar Ali.
DKPP Berhentikan Dua Penyelanggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Kode Etik
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu karena terbukti Langgar Kode Etik
