- Istimewa
Jakarta – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut disampaikan Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024 hari ini, Selasa, 7 November 2023.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga Marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Utut menilai Panja Netralitas TNI diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tidak terpecah belah akibat adanya potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu.
Ia menyinggung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan pemimpin tertinggi TNI. Wakil Ketua DPR RI itu khawatir jika ada perintah dari Presiden Jokowi terhadap pimpinan TNI untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Presiden RI Jokowi saat Rakernas PDIP di Jiexpo, Kemayoran.
- YouTube PDIP
"Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden merintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," kata Politikus PDIP itu.
"TNI selama ini netral, Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup tidak bapak menolak? Kalau perintahnya melawan hukum?" sambungnya
Menurutnya, tentara mulai dari pangkat rendah sampai tinggi akan tegak lurus kepada atasannya. "Kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak Kasal orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu pak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Utut juga meminta KSAD Jenderal Agus Subiyanto yang diusulkan Presiden sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk cepat adaptasi terhadap situasi politik terkini.
"Pak KSAD juga sudah disuratin (dari presiden ke DPR menjadi calon tunggal Panglima TNI). Menurut saya, yang saya dengar bakal jadi calon panglima. Bapak juga harus latihan, bapak akan menjadi panglima saat turbulensi, hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," ungkapnya
Ditinggal Jokowi
Diketahui, hubungan PDIP dengan Jokowi memanas seiring dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Puncaknya, setelah pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, Jokowi dan PDIP berada di persimpangan jalan.
Jokowi dianggap tak sejalan lagi dengan garis partai yang membesarkannya untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung PDIP. Para elite partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun tak sungkan lagi mengkritik gaya politik Jokowi saat ini.
Pendaftaran Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka
- VIVA/M Ali Wafa
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut partainya kerap memberikan keistimewaan kepada keluarga Jokowi, namun justru ditinggalkan.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," kata Hasto dalam keterangannya diterima awak media, Minggu, 29 Oktober 2023.
Lebih jauh, Hasto mengklaim renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP salah satunya bermula dari penolakan PDIP terkait rumor Presiden Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan sebagai presiden menjadi 3 periode.
Hasto mengaku memang ada permintaan dari beberapa ketua umum partai, bahkan menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia Maju. Permintaan itu disebut sesuai dengan perintah 'Pak Lurah'.
"Jadi, saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan Big Data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.
"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," sambungnya.
Hasto menegaskan, PDIP berpegang teguh dan tegak lurus pada hukum yang berlaku di Indonesia. Ia juga menyebut PDIP senantiasa berupaya membangun demokrasi yang sehat sesuai konstitusi sehingga menolak wacana 3 periode atau perpanjangan jabatan Presiden.
