Ganjar Pranowo: Apakah Menurut Anda Pemerintah Ini Koruptif? Jawabannya Iya
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kekuasaan melekat dengan tren korupsi. Tuduhan korupsi yang melekat pada kekuasaan sudah ada sejak lama.
"Tuduhan-tuduhan itu selalu menempel, sudah ngomong kok dari dulu. Kekuasaan itu memang punya tren korup, punya kecenderungan untuk korup," kata Ganjar saat menghadiri acara Dialog Pers di kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.
Setiap pejabat publik, katanya, harus menaruh perhatian terhadap kondisi seperti itu. Ia menilai pemerintah mesti menutup celah untuk tindakan korupsi.
Barang bukti kasus korupsi (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Ia memberi contoh saat melakukan riset kecil di Jawa Tengah, masyarakat mengeluh karena semua pelayanan menjadi tersendat jika tak ada uang pelicin; pejabat yang semula mudah ditemui kemudian menjadi susah; janji yang terucap tak bisa ditagih.
Setelah mendengar keluhan warga itu, Ganjar menilai kekuasaan melekat dengan tindakan korupsi. Maka, ia berharap agar pada masa pemerintahan selanjutnya setelah pemilu 2024, pemerintah lepas dari tuduhan korupsi.
"Nah, pada saat itulah, bapak-ibu, apakah menurut anda pemerintah ini koruptif? Jawabannya, iya. Maka label berikutnya adalah tidak korupsi. Mboten korupsi. Maka jadilah esai, mboten korupsi, mboten ngapusi," ujarnya.
KPU RI, pada 13 November, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Ilustrasi aksi demontrasi bersih korupsi
- ANTARA FOTO
Hasil Pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu Presiden 2024 pada 14 November, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
JK Titip ke Bamsoet Minta Aturan Ambang Batas Parlemen Dievaluasi
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK meminta agar aturan terkait ambang batas parlemen dan juga ambang batas capres-cawapres
