Jawaban Menohok Anies ke Ganjar soal Proyek IKN: Di Mana Rasa Keadilan Kita?

Debat Capres Pertama Anies Baswedan
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Debat perdana capres 2024 sudah digelar di gedung KPU pada Selasa malam, 12 Desember 2023. Di salah satu segmen terjadi momen menarik saat capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya soal proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Jubir Anies Sebut Pembubaran Timnas Amin Tak Jadi Digelar Hari Ini, Lalu Kapan?

Ganjar mengatakan dirinya baru saja mengunjungi IKN. Dia pun mempertanyakan pandangan Anies soal IKN yang merupakan program Indonesia Sentris pemindahan Ibu Kota Negara.

Anies pun menjawab dengan kalimat awal bahwa kalau ada masalah jangan ditinggalkan, tapi mesti diselesaikan. Dia menekankan jika Jakarta ada masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, maka harus diselesaikan.

Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Sudah Sedot APBN Rp 4,3 Triliun

Bagi dia, jika ditinggalkan tak kemudian membuat persoalan otomatis selesai. Menurut dia, saat masih memiliki masalah urgent di depan seperti di Kalimantan Timur yang untuk membangun fasilitas sekolah yang rusak sangat banyak.

Debat Capres-Cawapres Pertama Ganjar Pranowo

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir

Lalu, menurutnya penting juga bangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan yang urgent.

"Yang merasakan uang itu siapa? Rakyat. Sementara, yang kita kerjakan hanya untuk membangun tempat aparat sipil negara untuk bekerja dan bukan pusat perekonomian," kata Anies di gedung KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Lantas, Ganjar pun bertanya dengan menyimpulkan apakah Anies bersikap oposisi terhadap IKN.

Anies kemudian beri respons jawaban. Bagi dia, IKN dibuat dengan produk hukum Undang-Undang yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap.

"Sehingga dialognya sesudah jadi UU. Dan, ketika dialognya sudah jadi UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah," ujar Anies.

Dia mengatakan demikian karena UU IKN tak ada proses pembahasan yang komprehensif yaitu untuk berikan ruang kepada publik. Padahal, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

"Dan negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi, ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan. Di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ ketika berdebat prokon," jelas Anies.

Anies bilang masih ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang mesti dibangun dulu untuk rakyat. Ia pun menyindir jika hari ini masih ada pupuk langka tapi di saat yang sama malah membangun Istana Presiden di IKN.

"Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden di mana rasa keadilan kita?" ujar Anies.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya