- Bawaslu
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan telah menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan transaksi mencurigakan alias janggal Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari PPATK. Karena itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum.
"Jika kemudian ada indikasi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye maka kami akan teruskan kepada aparat penegak hukum, khususnya teman-teman kepolisian dan kejaksaan," kata Rahmat Bagja saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Desember 2023.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Rakornas Gakkumdu
- VIVA/M Ali Wafa
Bagja menjelaskan, Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan sudah menjalin kerja sama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dia menegaskan, Sentra Gakkumdu, akan terus melakukan pemantauan terhadap proses-proses dalam penyusunan dan juga pelaporan dana kampanye.
Bagja mengultimatum para peserta pemilu dua hal penting. Pertama, agar mereka hanya menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) untuk penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.
"(Kedua) partai politik peserta pemilu termasuk calon melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui Rekening Khusus Dana Kampanye sesuai tingkatannya," ujarnya.
DKPP Terima Ratusan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang 2024
DKPP menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebanyak 233 aduan sepanjang penyelenggaraan pemilu sejak Januari hingga 7 Mei 2024.
