Cak Imin Sebut Pernyataan Moeldoko soal Aksi Satpol PP Garut "Menyakiti Nurani dan Etika"
- ANTARA
Garut – Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berkaitan dengan viralnya video Satpol PP yang mendukung cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Cak Imin menilai sudah seharusnya aparat pemerintahan bersikap netral.
"Sebagai honorer ataupun ASN yang ada di dalam lingkup pemerintahan, termasuk bupati, pemda, apalagi berseragam, adalah bagian dari wilayah netral," ujar Cak Imin kepada wartawan di Garut, Jawa Barat, sebagaimana dikutip pada Kamis, 4 Januari 2024.
Jika ada aparat yang tidak netral, itu berbahaya bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Aparat, misalnya, katanya, akan menindak tegas pelanggaran terhadap peserta pemilu yang dinilai bertentangan dengan pemerintah, tetapi membiarkan pelanggaran serupa jika itu dilakukan oleh peserta yang didukung oleh rezim pemerintah.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
- VIVA/M Ali Wafa
Ketua Umum PKB itu menjelaskan bahwa hal tersebut harus dilawan. Sebab, semua aparat pemerintahan harus bersikap netral tanpa mendukung pasangan manapun. "Ini ya harus dilawan, harus dilawan. Karena apa? Pernyataan Pak Moeldoko menyakiti nurani dan etika."
Moeldoko mengaku prihatin melihat video viral diduga Satpol PP di Garut, Jawa Barat, yang menyatakan dukungan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, Moeldoko mengaku pernah dihampiri Satpol PP saat memberikan ceramah di Semarang, Jawa Tengah. Satpol PP menanyakan nasibnya yang belum terakomodasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Satpol PP itu menyampaikan, 'Pak, status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi: di pendekatan ASN enggak, P3K juga enggak; posisi kami belum jelas',” kata Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Satpol PP Garut diduga dukung Cawapres Gibran
- Tangkapan layar media sosial
Jadi, Moeldoko berpendapat, bisa saja mereka menyampaikan kepada salah satu calon presiden. Bahkan, bisa saja mereka tidak hanya menyampaikan aspirasinya kepada Gibran, sebab mereka ingin mendapat perlakuan yang adil.
Dengan demikian, Moeldoko menyebut tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan sejumlah orang diduga aparat Satpol PP yang menyatakan dukungan kepada Gibran pada Pemilu 2024.
“Kalau menurut saya enggak [ada pelanggaran etik]. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu. Maka wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapa pun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ, ya, disampaikan. Buktinya, waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan kira-kira dua tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu, makanya saya tahu,” ujarnya.
