Tolak Permintaan Cak Imin, KPU Tegaskan 2 Panelis dari Unhan Punya Integritas
- Tangkapan layar.
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan 11 orang panelis yang telah ditunjuk pihaknya untuk menyusun pertanyaan pada debat capres ketiga pada 7 Januari 2024, memiliki integritas yang mumpuni.
Hal ini merespons cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang meminta agar dua panelis dari Universitas Pertahanan (Unhan) diganti. Sebab, Unhan terafiliasi di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
"Panelis bisa berasal dari berbagai macam sumber atau kelembagaan. Tapi kami meyakini bahwa beliau ini punya kapasitas, punya integritas akademik yang dijaga atau dipertahankan," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Januari 2024.
Ketua KPU Hasyim Asyari pimpin rapat pleno bareng tiga timses capres cawapres.
- istimewa
Hasyim menjelaskan, nama-nama panelis direkrut sesuai dengan keahliannya. Nama-nama itu pun sudah disepakati dalam rapat antara KPU dan pihak pasangan calon serta media penyelenggara pada Kamis kemarin.
Sesuai kesepakatan, akan ada 18 pertanyaan yang akan digulirkan dengan mekanisme undi secara bertingkat dalam debat capres ketiga nanti.
"Jadi kami meyakini semuanya punya integritas lah para panelis itu. Toh nanti apapun yang ditulis panelis itu ada 18 pertanyaan dan sudah pasti juga tidak semua pertanyaan akan diperoleh karena memperolehnya melalui mekanisme undi yang kita sama-sama tahu dilakukan secara transparan," kata Hasyim.
Sebelumnya, Cak Imin meminta agar panelis dari Unhan tersebut diganti. Imin beralasan, kedua panelis bekerja di Unhan yang terafiliasi di bawah Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo.
“Terus terang saya protes karena itu mengganggu obyektifitas, karena apa pun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan (Menteri Pertahanan),” kata Cak Imin di Kabupaten Garut.
PSI: Putusan MA tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Tak Ada Hubungannya dengan Kaesang
Wakil Ketua Umum PSI memastikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas umur pencalonan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan sang ketua umum Kaesang Pangarep.
