Ganjar: Presiden Harus Bereskan Persoalan yang Tumpang Tindih di Indonesia

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa presiden harus membereskan segala hal yang masih tumpang tindih di Indonesia. Hal tersebut diungkap Ganjar saat debat pilpres ketiga di Istora Senayan, pada Minggu, 7 Januari 2024.

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

"Membereskan yang tumpang tindih, dan itu harus dimulai dari dimulai pemimpin yang punya komitmen, pemimpin tertinggi, siapa dia? Presiden," kata Ganjar.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Ganjar Beri Sinyal PDIP di Luar Pemerintahan, Gerindra Tetap Ajak Bersama-sama

Ganjar pun memberi contoh soal pertahanan di laut, seluruh lembaga mesti disatukan dalam satu wadah yang tepat. Namun di sisi lain, Ganjar menilai aparat keamanan yaitu lembaga kepolisian dapat menekan angka teroris di tahun 2023.

"Yang membutuhkan bantuan dari TNI, dari sisi lain, kita mesti hitung agar keamanan bisa berjalan dengan baik, siapa mereka pelaksana di daerah, forkopimda, kita harus ambil inisiatif, kita mesti lakukan," kata Ganjar.

Petinggi PPP Minta Pimpinan Realistis Segera Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Ganjar menegaskan bahwa selama tumpang tindih yang belum dapat terselesaikan dan menjadi persoalan yang tak bisa diselesaikan, maka presiden harus turut andil menyelesaikan tersebut.

"Maka, seluruh yang tumpang tindih, dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi, perlu sinkronisasi, pada tingkat ketidak ada putusan, maka pemimpin harus berani mengambil keputusan itu," ucapnya.

"Kalau tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden," sambungnya.

Ganjar pun yakin dapat menyelesaikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang. Ia pun membeberkan saat dirinya menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun.

"Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka sudah saya pelajari apa yang ada, data, kondisi sosiologis konflik antar kelembagaan, pengalaman kami di DPR, pengalaman 10 tahun jadi gubernur, kami membuat analisis sosiologis yang ada," katanya.

"Kami tidak perlu lagi mengundang orang untuk peneliti, ini starting from the end," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya