Anies: Presiden Harus Jadi Panglima Diplomasi, Bukan Hanya Hadir di Forum-forum Internasional

Anies Baswedan Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menekankan bahwa dirinya ingin presiden dapat menjadi panglima Indonesia di mata internasional.

Kritik Menohok Masinton soal Ide Presidential Club: Omon-omon Ketemu, Terus Ngapain?

Dalam penyampaian visi-misinya, Anies menjelaskan bahwa presiden seharusnya tidak hanya hadir di forum-forum internasional untuk menyelesaikan konflik di dunia. Lebih dari itu, Anies menegaskan presiden seharusnya memperjuangkan amanat dan menghapus penjajahan di muka bumi.

Anies-Muhaimin Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Pakar Ragukan Ide Presidential Club Prabowo: Ada Tembok Tebal yang Susah Diterabas

"Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia, bukan hanya hadir dalam forum-forum tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi," ujar Anies dalam Debat Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.

"Bukan sekedar statemen dalam upacara, tapi presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu khususnya, untuk Palestina,” katanya.

Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, PKS Ingatkan Sudah Ada Wantimpres

Sebelumnya, Anies juga sempat menyindir capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait pembelian alutsista, di tengah maraknya hacker.

Anies Baswedan Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Menurut Anies, kementerian yang dibobol oleh hacker pada 2023, merupakan Kementerian Pertahanan, yang saat ini di bawah naungan Prabowo.

"Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, oleh karena itu kita ingin mengembalikan (keadaan), dan Rp700 triliun anggaran Kemenhan tidak bisa mempertahankan hal itu. Justru digunakan oleh alat-alat alusista bekas, disaat tentara kita lebih dari separo tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya